Perry: ekonomi syariah kurangi gangguan nilai tukar
29 Juni 2018 23:50 WIB
Dokumentasi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan pers seusai mengadakan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (29/6/2018). Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen, suku bunga Deposit Facility (DF) juga naik 50 bps menjadi 4,50 persen, dan suku bunga Lending Facility (LF) sebesar 50 bps menjadi 6 persen. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan kemajuan ekonomi syariah dapat mengurangi gangguan stabilitas nilai tukar.
"Saya merasa yakin, (gangguan stabilitas) ini juga bagian dari ekonomi yang riba," kata Perry dalam acara halalbihalal dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Jumat malam.
Ia mengatakan peningkatan suku bunga acuan "7-Day Reverse Repo Rate" 50 basis poin (bps) dilakukan untuk mengatasi serangan spekulasi dari global yang membuat stabilitas nilai tukar rupiah terganggu.
"Kalau bisa membuat ekonomi syariah makin maju di Indonesia, mestinya kebutuhan untuk melakukan intervensi atau menaikkan suku bunga bisa dikurangi," ujar dia.
Perry juga mengajak semua pihak terkait untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam perekonomian syariah.
Ia menyoroti banyaknya negara yang penduduknya bukan mayoritas Islam namun sudah ekonomi syariahnya lebih maju dari Indonesia, misalnya Thailand dan Australia lewat industri makanan halalnya.
Lebih lanjut, Perry mengatakan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) harus mampu menjalankan strategi nasional pengembangan ekonomi keuangan syariah sebagai arus baru pengembangan ekonomi di Indonesia.
Langkah yang bisa dilakukan terkait strategi nasional tersebut antara lain memajukan industri ekonomi halal dalam suatu jejaring yang terus berkembang, baik melalui basis pesantren atau asosiasi pengusaha.
Kemudian, Perry juga mengatakan mengenai perlunya pengembangan perbankan dan keuangan syariah sekaligus instrumen keuangan syariah.
"Juga pengembangan riset, edukasi, wirausaha, dan kampanye halal life style di Indonesia," kata dia.
"Saya merasa yakin, (gangguan stabilitas) ini juga bagian dari ekonomi yang riba," kata Perry dalam acara halalbihalal dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Jumat malam.
Ia mengatakan peningkatan suku bunga acuan "7-Day Reverse Repo Rate" 50 basis poin (bps) dilakukan untuk mengatasi serangan spekulasi dari global yang membuat stabilitas nilai tukar rupiah terganggu.
"Kalau bisa membuat ekonomi syariah makin maju di Indonesia, mestinya kebutuhan untuk melakukan intervensi atau menaikkan suku bunga bisa dikurangi," ujar dia.
Perry juga mengajak semua pihak terkait untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam perekonomian syariah.
Ia menyoroti banyaknya negara yang penduduknya bukan mayoritas Islam namun sudah ekonomi syariahnya lebih maju dari Indonesia, misalnya Thailand dan Australia lewat industri makanan halalnya.
Lebih lanjut, Perry mengatakan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) harus mampu menjalankan strategi nasional pengembangan ekonomi keuangan syariah sebagai arus baru pengembangan ekonomi di Indonesia.
Langkah yang bisa dilakukan terkait strategi nasional tersebut antara lain memajukan industri ekonomi halal dalam suatu jejaring yang terus berkembang, baik melalui basis pesantren atau asosiasi pengusaha.
Kemudian, Perry juga mengatakan mengenai perlunya pengembangan perbankan dan keuangan syariah sekaligus instrumen keuangan syariah.
"Juga pengembangan riset, edukasi, wirausaha, dan kampanye halal life style di Indonesia," kata dia.
Pewarta: Roberto Calvinantya Basuki
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
Tags: