Pontianak (ANTARA News) - Rumah di ujung Gang Waris, Jalan Tebu, Pontianak Barat itu tampak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tak terlalu istimewa atau mewah. Malah terkesan sederhana.

Ada dua bangunan utama yang terdiri dari tempat tinggal dan satu aula. Kedua bangunan itu terbuat dari mayoritas kayu belian. Kayu yang terkenal kualitasnya dari bumi Kalimantan. Halaman rumahnya cukup luas dan dapat menampung puluhan kendaraan roda dua dan empat.

Di rumah itulah Sutarmidji, Wali Kota Pontianak periode 2008-2018 tinggal.

Pada tanggal 27 Juni 2018, berdasarkan hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, salah satunya LSI Denny JA, perolehan suaranya untuk Pilkada Kalbar sebagai calon gubernur mencapai 53,31 persen.

Pada Pilkada Kalbar 2018, Sutarmidji berpasangan dengan Ria Norsan sebagai wakil gubernur. Keduanya sudah dua periode menjabat sebagai kepala daerah. Sutarmidji di Kota Pontianak, Ria Norsan di Kabupaten Mempawah.

Mereka mendapat nomor urut tiga berdasarkan hasil pencabutan undi yang dilakukan KPU Provinsi Kalbar. Ada tiga pasangan calon peserta Pilkada Kalbar. Untuk nomor urut satu pasangan Milton Crosby-Boyman Harun, nomor urut dua Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot.

Hasil hitung cepat untuk Milton-Boyman 7,85 persen dan Karolin-Gidot 38,84 persen per 27 Juni 2018 pukul 21.49 WIB.

Alhasil, Sutarmidji-Norsan untuk sementara dapat dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Kalbar berdasarkan hitung cepat LSI Denny JA.

Sedangkan versi Poltracking, nomor urut satu mendapat 7,5 persen, nomor urut dua 41,5 persen dan nomor urut tiga 51 persen.

Pria kelahiran Pontianak tanggal 29 November 1962 ini tampak duduk santai di kursi jati berwarna coklat tua di ruang tamunya, Kamis (28/6) menjelang tengah hari.

Ia mengenakan baju putih dan celana hitam. Ada sejumlah tamu datang, salah satunya Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan. PKB merupakan salah satu partai pengusung Sutarmidji-Ria Norsan. Partai lainnya adalah Golkar, Nasdem dan PKS.


"Gerah" Infrastruktur

Ia mengaku "gerah" dengan kondisi Kalimantan Barat. Sebagai daerah dengan kekayaan alam yang luar biasa, Kalbar belum dikelola secara maksimal sehingga kesejahteraan masyarakatnya juga belum merata.

Dari berbagai perjalanannya ke daerah selama kampanye, Sutarmidji menyadari persoalan pertama yang harus dibenahi adalah infrastruktur.

Ia mencontohkan di Kota Singkawang, tepatnya di daerah Maya Sopa, jaraknya hanya sekitar empat kilometer dari pusat kota.

Namun saat hujan, akses jalan tidak dapat dilalui. "Bukan orang naik sepeda motor, tapi sebaliknya," ia mengibaratkan rusaknya infrastruktur menuju kawasan itu.

Atau di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, ia harus meniti jalan selebar 30 centimeter selama hampir setengah jam untuk sampai ke lokasi kampanye. Padahal jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh.

"Saya bilang, penduduknya banyak pahala karena setiap hari harus melewati titian seperti itu," kata dia.

Ia sudah menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun jalan di dua lokasi tersebut. Selama ia menjabat sebagai Wali Kota Pontianak, pembangunan infrastruktur berlangsung pesat.

Ia menduga hal itu yang menjadi salah satu penyebab perolehan suaranya di daerah pehuluan terbilang tinggi.

Sutarmidji yakin ketika akses infrastruktur terwujud, maka distribusi barang dan jasa akan semakin cepat dan mudah. Warga pun semakin mudah menjual hasil atau produk pertanian yang dihasilkan.


Tanpa Kelas

Target lainnya adalah menjadikan RSUD dr Soedarso Pontianak, rumah sakit umum daerah milik Pemprov Kalbar, sebagai rumah sakit tanpa kelas dengan standar mutu kelas satu.

Selain itu, disiapkan satu gedung baru 12 lantai bagi pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ia sudah menerapkan hal itu di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie milik Pemkot Pontianak.

Bagi dokter spesialis yang bertugas di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie bisa mendapat gaji senilai Rp50 juta. Namun syaratnya tidak boleh praktik di tempat lain selama jam bekerja. Kecuali bagi spesialis tertentu yang jarang di Kota Pontianak.

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kota Pontianak meningkat pesat dari peringkat 125 di 2013 menjadi peringkat 43 pada 2013 dan peringkat 22 pada 2014.


Sejahterakan Petani

Ia juga punya target meningkatkan nilai tukar petani di Kalbar yang saat ini cenderung terus menurun. Salah satunya adalah mengembalikan kejayaan beras Pemangkat.

"Kalau dulu, waktu saya masih kecil, kalau ada yang sudah makan beras pemangkat, artinya dia orang kaya," kata Sutarmidji.

Petani ke depan tidak hanya menjual gabah, namun beras sehingga mendapat nilai tambah yang cukup tinggi. Selain petani padi, hilirisasi pertanian juga bakal diterapkan untuk petani karet.

"Kualitas karet petani harus ditingkatkan, semua itu bisa dilakukan asalkan ada komitmen yang kuat pula dari pemerintah," kata Sutarmidji menegaskan.

Selain ekonomi, kualitas di sisi SDM, tata pemerintahan yang baik juga terus ditingkatkan. Selama kepemimpinannya, dia menekankan pada pelayanan publik dan transparansi anggaran.

Terobosan di bidang pelayanan bahkan membuahkan berbagai penghargaan seperti di perizinan dari yang sebelumnya 99 jenis izin hingga menjadi hanya 14 jenis perizinan.

Sejak tahun 2011, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pada tahun 2015, Kota Pontianak dianugerahi predikat pelayanan publik terbaik se-Indonesia oleh ORI.

Ia tidak mau membuat target dalam 100 hari pertama memerintah di Provinsi Kalbar. Menurut dia, apa yang akan dikerjakan adalah sesuai dengan visi dan misi saat masa kampanye bersama Ria Norsan.

Ia mengakui, kalau hanya mengandalkan anggaran daerah maka tidak akan mencukupi. Untuk itu dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui jalur legislatif, DPR RI dari Dapil Kalbar sehingga percepatan-percepatan program dapat tercapai.

Sutarmidji pun berharap para pendukungnya tidak merayakan perolehan suara secara berlebihan. Kalau pun ada upaya-upaya provokasi, jangan diladeni. "Senyumin saja," kata Sutarmidji.

Ia tetap menunggu hasil resmi dari penyelenggara Pilkada pada 9 Juli.