Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meresmikan Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara untuk mendukung tugas pemeriksaan serta menambah literasi publik.

"Tata kelola keuangan yang kredibel menjadi tumpuan utama keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mencapainya, tidak hanya melalui pemeriksaan namun juga perlu diperhatikan pemahaman publik mengenai tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara," kata Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar di Jakarta, Kamis.

Bahrullah menyebutkan bahwa tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara terdapat isu-isu penting, seperti korupsi, pengelolaan utang negara, kontrak-kontrak terkait kekayaan negara, dan pengelolaan BUMN.

Pemahaman publik mengenai isu-isu tersebut akan semakin baik apabila didukung literasi yang baik pula. Dukungan terhadap literasi itulah yang menjadi dasar pembangunan perpustakaan riset oleh BPK.

Perpustakaan riset BPK menyediakan data, informasi, dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik yang terdiri atas 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku dan jurnal digital.

"Hasil laporan keuangan 1947, atau ketika BPK mulai berdiri, bisa dilihat melalui komputer yang ada di sana," kata Bahrullah.

Perpustakaan riset tersebut juga mendukung pelayanan BPK untuk kebutuhan referensi. Selama tiga tahun terakhir, BPK telah melayani 217 permintaan data yang terdiri dari penulisan skripsi 161 permintaan, penulisan tesis 44 permintaan, dan penulisan disertasi 12 permintaan.

Bahrullah berharap Perpustaan Riset BPK dapat bersinergi dengan Perpustakaan Nasional RI, perpustakaan di kementerian-lembaga, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan internal auditor untuk efektivitas layanan dan publikasi.