Doha (ANTARA News) - Qatar kembali menyatakan bahwa krisis yang berkecamuk di kawasan Teluk, yang dipaksakan atas Doha oleh sejumlah negara tetangganya, merupakan kebijakan tak bertanggung-jawab dan menghancurkan kestabilan regional, demikian laporan Kantor Berita Qatar (QNA).

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Wakil Tetap Qatar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Alya Ahmed bin Saif Ath-Thani sebelum menghadiri pertemuan resmi Dewan Keamanan (DK) PBB, Selasa (26/6).

Utusan Qatar tersebut mengatakan pemblokiran negara tidak memperhitungkan pemeliharaan sistem Dewan Kerja Sama Teluk (GCC)., bahkan berlanjutnya krisis saat ini akan mengancam keamanan dan kestabilan Wilayah Timur Tengah.

Wanita diplomat itu menegaskan bahwa Qatar menyampaikan kembali seruannya bagi dialog antara semua pihak guna menyelesaikan pertikaian di kawasan Teluk, dan memuji upaya penengahan yang dipelopori oleh Kuwait.

Ia juga memperingatkan mengenai bahaya dari penggunaan dunia maya untuk mengancam keamanan dan kedaulatan negara, yang menjadi salah satu ancaman utama yang mengakibatkan meletusnya krisis di kawasan Teluk.

Pada 5 Juni 2017, empat negara di Wilayah Teluk, yakni Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar, karena menuduh Qatar mendukung terorisme dan merusak kestabilan wilayah.

Namun, pihak Doha telah membantah tuduhan tersebut, dan menyebutnya "tidak dapat dibenarkan" dan "tanpa dasar", demikian laporan kantor berita Xinhua China.