Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun, menyebut tudingan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Yudhoyono (SBY), soal ketidaknetralan oknum lembaga negara dalam Pilkada itu berlebihan.

"Era politik melodramatik SBY itu sudah berakhir dan ketinggalan zaman. Rakyat sudah tahu 'politik agar dikasihani' model SBY itu," kata Watutubun, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Yudhoyono dalam pernyataan sebelumnya menyebut Badan Intelijen Negara, TNI, dan Kepolisian Indonesia tidak netral dalam menghadapi Pilkada.

Atas ucapan itu, Watutubun menilai SBY sedang berlaku seolah-olah menjadi korban.

Komaruddin balik mempertanyakan pernyataan SBY itu. Dia menyoal kasus yang menjerat mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, saat tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan alat teknologi informatika di KPU saat Pemilu 2009.

Dia juga menyinggung sesuatu yang dikomunikasikan antara Yudhoyono dengan anggota KPU saat itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati.

Tak hanya itu, Watutubun juga menyebutkan sejumlah kejanggalan pada masa kepemimpinan Yudhoyono.

Watutubun lalu mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada pribadi Yudhoyono dan keluarganya. "Lebih pada persoalan bagaimana AHY dan Ibas yang diklaimnya sebagai keturunan Majapahit. Lalu begitu jago yang diusung di Pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara," ujarnya.