Presiden Jokowi segera luncurkan sistem perizinan terpadu daring
23 Juni 2018 15:49 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan ketika melakukan sosialisasi kebijakan pajak penghasilan (PPh) final Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sanur, Bali, Sabtu (23/6/2018). Sosialisasi pemangkasan PPh final UMKM dari satu persen menjadi 0,5 persen yang dihadiri ratusan pelaku UMKM tersebut agar pelaku usaha kecil dapat mengembangkan usahanya sehingga mampu berkembang menjadi lebih besar. (ANTARA/Wahyu Putro A)
Denpasar (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan segera meluncurkan sistem perizinan terpadu dalam jaringan atau "online single submission" untuk mempercepat dan mempermudah pemohon izin usaha.
"Kira-kira minggu depan kami buka `online single submission`. Semuanya sudah tidak musim lagi mengurus SIUP atau TDP berminggu-minggu juga IMB berbulan-bulan," kata Presiden Joko Widodo ketika memberikan sosialisasi tarif pajak penghasilan final 0,5 persen UMKM di Denpasar, Sabtu.
Menurut Kepala Negara, dengan sistem dalam jaringan (daring) maka waktu atau kendala dalam proses pengurusan izin dapat ditelusuri mulai dari pusat hingga pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
"Dengan sistem ini bisa ditelusuri kalau di pusat di kementerian mana yang lama, provinsi dan kabupaten/kota di dinas mana yang lama, akan kena semua, bisa dilihat dengan sistem itu," ucapnya.
Presiden Jokowi kepada sekitar seribu pelaku usaha di Bali menambahkan sesuatu yang berkaitan dengan perizinan harus direformasi secara total agar dunia usaha bisa bergerak cepat, fleksibel dan tidak tertinggal dengan negara lain.
Meski demikian dalam kesempatan itu Jokowi meminta masyarakat khususnya pelaku usaha untuk bersabar karena mengubah budaya kerja menjadi lebih cepat membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga mengingatkan pelaku UMKM untuk menyadari perubahan teknologi yang begitu cepat seiring dengan revolusi industri 4.0.
Perubahan itu, kata dia, mulai dari digitalisasi pemasaran dan perdagangan, dunia internet hingga sistem pembayaran yang tidak lagi mengandalkan uang tunai.
"Semuanya termasuk UMKM harus menyadari ada perubahan cepat yang harus diikuti. Mau tidak mau, kalau tidak akan tertinggal," ucapnya.
Presiden Joko Widodo berada di Bali serangkaian kunjungan kerja selama dua hari untuk memberikan sosialisasi penurunan tarif PPh final 0,5 persen UMKM, kuliah umum di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dan melepas pawai Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-40 di Renon, Denpasar.
Dalam kunjungan itu Presiden didampingi Ibu Negara Iriana, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Kira-kira minggu depan kami buka `online single submission`. Semuanya sudah tidak musim lagi mengurus SIUP atau TDP berminggu-minggu juga IMB berbulan-bulan," kata Presiden Joko Widodo ketika memberikan sosialisasi tarif pajak penghasilan final 0,5 persen UMKM di Denpasar, Sabtu.
Menurut Kepala Negara, dengan sistem dalam jaringan (daring) maka waktu atau kendala dalam proses pengurusan izin dapat ditelusuri mulai dari pusat hingga pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
"Dengan sistem ini bisa ditelusuri kalau di pusat di kementerian mana yang lama, provinsi dan kabupaten/kota di dinas mana yang lama, akan kena semua, bisa dilihat dengan sistem itu," ucapnya.
Presiden Jokowi kepada sekitar seribu pelaku usaha di Bali menambahkan sesuatu yang berkaitan dengan perizinan harus direformasi secara total agar dunia usaha bisa bergerak cepat, fleksibel dan tidak tertinggal dengan negara lain.
Meski demikian dalam kesempatan itu Jokowi meminta masyarakat khususnya pelaku usaha untuk bersabar karena mengubah budaya kerja menjadi lebih cepat membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga mengingatkan pelaku UMKM untuk menyadari perubahan teknologi yang begitu cepat seiring dengan revolusi industri 4.0.
Perubahan itu, kata dia, mulai dari digitalisasi pemasaran dan perdagangan, dunia internet hingga sistem pembayaran yang tidak lagi mengandalkan uang tunai.
"Semuanya termasuk UMKM harus menyadari ada perubahan cepat yang harus diikuti. Mau tidak mau, kalau tidak akan tertinggal," ucapnya.
Presiden Joko Widodo berada di Bali serangkaian kunjungan kerja selama dua hari untuk memberikan sosialisasi penurunan tarif PPh final 0,5 persen UMKM, kuliah umum di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dan melepas pawai Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-40 di Renon, Denpasar.
Dalam kunjungan itu Presiden didampingi Ibu Negara Iriana, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Pewarta: Dewa Wiguna
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
Tags: