Surabaya (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta aparatur sipil negara mempertahankan integritas dalam melayani masyarakat sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Integritas menentukan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, yang selama ini hal yang menjadi hambatan adalah integritas, bukan karena sistem informasi teknologi dalam pelayanan publik.

Ia mencontohkan kasus penyuapan dan pemerasan di luar sistem, seperti terjadi pada kasus Komisi B DPRD Jatim, kasus Mojokerto, kasus Malang, kasus Pamekasan, termasuk kasus yang baru-baru.

Oleh karena itulah, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut menyebut sangat membutuhkan peran LSM dan pers untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan kinerja pemerintahan.

"Pers merupakan pilar keempat demokrasi yang terus memantau perkembangan kondisi dan kinerja pemerintahan," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Terkait dengan kedisiplinan ASN pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran 2018, mantan Sekda Provinsi Jatim itu, menegaskan ada sanksi tegas bagi yang tidak mengindahkannya dan sengaja tidak masuk atau absen tanpa izin.

"Pasti ada sanksi bagi ASN yang tidak masuk hari ini. Sudah disampaikan oleh Menpan-RB, bahwa ada peringatan ringan dan berat bagi yang tidak masuk hari ini," kata Gubernur Soekarwo yang hari ini juga menggelar halalbihalal tersebut.