Jakarta (ANTARA News) - Simak lima berita pilihan pada Selasa (19/6):

Presiden Jokowi berolahraga di Kebun Raya Bogor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan libur cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah untuk berolahraga di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI Bey Machmudin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa Presiden Jokowi berolahraga lari mengitari Kebun Raya Bogor.

Kecelakaan selama arus mudik dan balik turun

Upaya pemerintah untuk menekan angka kecelakaan selama arus mudik dan balik melalui berbagai upaya, mulai dari penyuluhan hingga penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, tampak membuahkan hasil.

Setidaknya, dapat dilihat dari jumlah kecelakaan yang terjadi dalam masa Operasi Ketupat 2018 yang digelar mulai Rabu (7/6) hingga Senin (18/6) yang mencapai 1.478 kasus atau turun 30 persen dibandingkan periode yang sama dalam operasi serupa pada 2017.

KM Sinar Bangun tenggelam di sekitar satu mil dari Pelabuhan Tigaras

Lokasi tenggelamnya Kapal Kayu KM Sinar Bangun diperkirakan berjarak sekitar satu mil dari Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Kasubbid Penmas Polda Sumatera Utara AKBP MP Nainggolan, di Medan, Senin malam (18/6) mengatakan kapal tersebut, berangkat dari Dermaga Simanindo, Kabupaten Samosir menuju pelabuahan Tigaras, Kabupaten Simalungun.

Ratusan pendaki masih terjebak kebakaran hutan Lawu

Ratusan pendaki masih terjebak saat kebakaran hutan pinus wilayah Argo Tiling petak 63 RPH Nglerak Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara, Kabupaten Karanganyar.

"Saat ini masih sekitar 300 pendaki yang naik via Candi Cetho yang masih ada di atas. Saat ini sedang kami sisir agar segera turun," kata salah satu relawan Candi Cetho Eko Yulianto di Karanganyar, Selasa.

Golkar: hormati penetapan PJ Gubernur Jabar

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily berharap seluruh pihak dapat menghormati keputusan penetapan Komjen Pol M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

"Penetapan itu merupakan domain pemerintah, harus kita hormati. Penetapan tentu harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah dan tidak bertentangan dengan peraturan," ujar Ace dihubungi di Jakarta, Selasa.