Ini empat prioritas Indonesia di DK PBB
12 Juni 2018 15:05 WIB
Presiden Joko Widodo menjawab sejumlah pertanyaan wartawan seusai memberikan keterangan pers terkait terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode tahun 2019-2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6/2018). (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)
Bogor (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyatakan ada empat prioritas Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
"Kita ingin memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai," kata Presiden saat konferensi pers di Istana Bogor, Selasa.
Kedua, lanjut Kepala Negara, Indonesia ingin memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan Dewan Keamanan PBB.
Ketiga, kata Jokowi, Indonesia ingin meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk di dalamnya adalah terorisme.
"Serta kita ingin mensinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030," ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga berpesan secara khusus kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memberikan prioritas kepada isu Palestina.
"Isu Palestina akan jadi prioritas Indonesia dalam Dewan Kemanan PBB," tegasnya.
Presiden juga meminta kepada Menlu, dalam enam bulan ke depan agar mempersiapkan secara baik untuk Indonesia duduk dalam Dewan Keamanan PBB, dimulai 1 januari 2019 yang akan datang.
"Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita torehkan dengan baik," demikian Presiden.
Baca juga: Empat hal yang membuat RI anggota DK PBB, menurut Jokowi
"Kita ingin memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai," kata Presiden saat konferensi pers di Istana Bogor, Selasa.
Kedua, lanjut Kepala Negara, Indonesia ingin memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan Dewan Keamanan PBB.
Ketiga, kata Jokowi, Indonesia ingin meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk di dalamnya adalah terorisme.
"Serta kita ingin mensinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030," ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga berpesan secara khusus kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memberikan prioritas kepada isu Palestina.
"Isu Palestina akan jadi prioritas Indonesia dalam Dewan Kemanan PBB," tegasnya.
Presiden juga meminta kepada Menlu, dalam enam bulan ke depan agar mempersiapkan secara baik untuk Indonesia duduk dalam Dewan Keamanan PBB, dimulai 1 januari 2019 yang akan datang.
"Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita torehkan dengan baik," demikian Presiden.
Baca juga: Empat hal yang membuat RI anggota DK PBB, menurut Jokowi
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
Tags: