Sangatta, Kaltim (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan setuju jika penggunaan telepon seluler dan media sosial diawask, namun tidak perlu Kementerian Pendidikan Tinggi sampai harus mendata setiap kepemilikan telepon seluler milik para mahasiswa, diserahkan saja ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Menurut saya penggunaan telepon harus diawasi, tetapi tak perlu Kementerian Pendidikan Tinggi mendata kepemilikan telepon seluler para mahasiswanya, cukup Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melakukannya," kata wakil ketua MPR Mahyudin disela-sela sosialisasi empat pilar di Sangatta, Kalimantan Timur, Kamis.

Sebelumnya Kementerian Pendidikan Tinggi melontarkan wacana akan mendata telepon seluler dan media sosial milik mahasiswa untuk mencegah faham radikalisme.

Lebih lanjut Mahyudin justru mempertanyakan bagaimana secara teknis mengawasinya. Mahyudin mempertanyakan apakah Kementerian Pendidikan Tinggi memiliki kemampuan untuk mengawasi hal tersebut.

"Itu tugad Kemkominfo, serahkan saja ke Kominfo yang punya kemampuan dan alat untuk memblokir situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme," kata Mahyudin.

Menurut Mahyudin hal itu akan membuang waktu saja jika dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan satu per satu mahasiswa yang diawasi.