"Kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki sehingga nggak ada lagi yang TMP, semuanya WTP, juga nggak ada lagi yang Wajar Dengan Pengecualian," kata Presiden Jokowi.
Sesuai laporan BPK, Presiden Jokowi memyebutkan pada 2018 ini, dua entitas yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) masih disclaimer atas laporan keuangannya tahun 2017.
"Pada LKPP 2016, ada enam yang TMP, tahun 2017 masih ada dua, dua ini siapa saja KKP dan Bakamla, kita sebut saja, sekarang kita terbuka saja, " kata Presiden Jokowi dalam acara yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla.
Dalam kesempatan itu Kepala Negara menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja keras yang dilakukan segenap jajaran di kementerian dan lembaga sehingga ada perbaikan laporan pengelolaan keuangan negara.
"Saya melihat ada peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP, pada tahun 2016 yang WTP ada 74, sekarang yang pada 2017 menjadi 80-an, " kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sementara itu terkait dengan penyelesaian atas temuan BPK, Presiden mengatakan dirinya tidak akan pernah bosan mengingatkan semuanya untuk memperbaiki dan membenahi serta menjaga dan memaksumalkan pengelolaan keuangan negara.
"Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara serta tentang pertanggungjawaban kita kepada rakyat, masyarakat bahwa yang namanya uang negara uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor," kata Jokowi.