Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai NasDem bidang Hubungan Antar Daerah dan Otonomi Daerah Syahrul Yasin Limpo mengatakan kepala daerah tidak boleh lupa bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan, dengan kepemimpinan di daerah tidak terpisah dari pemerintah pusat.

"Jangan lupa Indonesia negara kesatuan. Tidak tepat jika kepala daerah malah membuat pernyataan menyerang pemerintah pusat," ujar Syahrul Yasin Limpo, dalam keterangan kepada pers, di Jakarta, Rabu.

Pernyataan Syahrul menyikapi adanya fenomena kepala daerah atau wakilnya yang secara terbuka berlaku seperti oposisi bagi pemerintah pusat dengan menyatakan pemerintah pusat kurang benar dalam bekerja.

Sebagai mantan bupati dan gubernur, Syahrul menyatakan sangat memahami otonomi daerah.

Karena itu, dia tidak sepakat jika ada kepala atau wakil kepala daerah memilih berseberangan dengan pemerintah di tingkat berbeda dengan alasan otonomi daerah.

Dia menekankan kepala daerah dan wakilnya adalah pejabat negara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat hingga tingkat kecamatan. Karena itu, jika ada kepala daerah atau wakilnya menyatakan negara ini tidak diurus dengan benar, maka sama halnya yang bersangkutan ikut berkontribusi dalam ketidakbenaran tersebut.

Menurut Syahrul, kepala daerah yang berseberangan dengan pemerintah pusat ibarat bertindak seperti pimpinan daerah federal dan menjadi oposisi bagi pemerintah pusat.

"Di atas Undang Undang Pemerintahan Daerah, ada undang-undang dasar. Dalam UUD 1945, jelas sekali disebut Indonesia negara kesatuan, bukan negara federal," kata dia lagi.

Dia menegaskan bahwa kerja pejabat negara berbeda dengan lembaga swadaya masyarakat dengan ketua, sekretaris, dan anggotanya bisa memiliki kebijakan berbeda.

Mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu mengingatkan para kepala dan wakil kepala daerah untuk bertindak dan berperilaku sebagai pejabat di negara berbentuk kesatuan.

"Para kepala daerah dan wakilnya jangan sampai lupa kapan harus menjadi politisi dan kapan menjadi pejabat negara yang harus melayani semua, tidak lagi memikirkan partai semata," katanya pula.

Menurutnya, kalau ada gubernur atau wakil gubernur malah membuat pernyataan yang menyebut pemerintah pusat tidak benar bekerja, jangan-jangan yang bersangkutan tidak paham kedudukannya sebagai pejabat negara dan wakil pemerintah pusat di daerah," kata dia lagi.