Jakarta (ANTARA News) - Ketua Himpunan Pengusaha Koprs HMI (HIPKA) Kamrussamad mengapresiasi rencana pemerintahan Joko Widodo mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI sebagai bentuk keseriusan menjamin keamanan terhadap aset investor dalam dan luar negeri.

"Investor menyakini dunia usaha bisa berkembang jika ada jaminan stabilitas keamanan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," kata Kamrussamad di Jakarta, Senin.

Menurut Kamrussamad, investor menilai bahwa keberadaan Koopssusgab akan menjamin keamanan situasi dan kondisi dari segala bentuk ancaman maupun teror di Indonesia.

Kamrussamad berharap pemerintah segera bergerak cepat untuk memulihkan kepercayaan investor setelah rentetan kejadian ledakan bom di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakarat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol M Iqbal mengatakan bahwa upaya menanggulangi terorisme perlu kerja sama bersama.

"Perlu kerja bersama semua stakeholder di negara ini, karena Polri yakin kalau bersama semua dapat menanggulangi," ujarnya.

Terkait keberadaan Koopssusgab, dikatakan bahwa hal itu nantinya akan diatur lebih detail melalui Peraturan Presiden.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko menjelaskan bahwa aturan teknis terkait dengan Koopssusgab akan dirinci melalui Perpres. "Perpres sebagai instrumen teknikal nanti akan dilahirkan segera," ungkap Moeldoko.

Dari sisi latar belakang, dirinya kembali menjelaskan bahwa urgensi dibentuknya Koopssusgab karena bermula dari kecenderungan kondisi strategis global saat ini yang tidak dapat diabaikan. Selain itu utamanya juga untuk memastikan keamanan Indonesia secara keseluruhan, termasuk untuk memajukan perekonomian dan investasi.

Dirinya mencontohkan, negara Spanyol yang relatif aman dan kaya pun ternyata muncul pihak-pihak yang ingin merdeka sehingga hal-hal seperti itu yang menurutnya harus diantisipasi terjadi di Indonesia.

Nantinya, keberadaan Koopssusgab menjadi pasukan super elit yang siaga, jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengamankan kondisi negara.

Moeldoko merinci pelibatan Koopssusgab itu harus dalam kondisi eskalasi tinggi berdasarkan perintah Presiden setelah mendapatkan gambaran informasi terkini dari aktor keamanan negara seperti Menkopolhukam, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan Mendagri.

"Presiden sebagai Panglima tertinggi nanti akan menunjuk aktor-aktor keamanan negara untuk mengatasi (ancaman) masalah lebih cepat," ujar Moeldoko.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan bahwa pihaknya mendukung keberasaan Koopssusgab. Akan tetapi hal tersebut perlu didukung dengan payung hukum yang jelas.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa jaminan keamanan dari pemerintah tentunya akan memberikan imbas positif terhadap sistem perekonomian di Indonesia, termasuk masalah investasi.