Jakarta (ANTARA News) - Berbeda dengan di Indonesia, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, justru akan memotong gaji pejabat di kabinetnya sebesar 10 persen untuk mengurangi utang negaranya yang sebesar 1 triliun ringgit.

Menanggapi pertanyaan soal itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebutkan, kondisi gaji pejabat di Indonesia dan di Malaysia jangan dibandingkan karena kedua negara mengalami situasi ekonomi, politik, dan sosial yang berbeda.

"Khan situasi ekonomi, politik sosial beda," kata dia, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Jumlah kementerian, lembaga, badan, dan lain-lain instansi di Malaysia tidak sebanyak di Indonesia. Belanja pegawai dalam struktur APBN di Indonesia dari tahun ke tahun mengambil porsi cukup besar.

Menurut dia, Malaysia sedang menghadapi situasi yang dramatis dalam arti mengelola politik, ekonomi, dan sosial.
"Indonesia dalam situasi sekarang punya APBN, ekonomi sedang kita kelola," katanya.

Ia juga menambahkan, setiap negara memiliki kebijakan sendiri terkait penetapan gaji pejabatnya yang disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi masing-masing negara. "Tiap negara memiliki keputusan terkait kebijakan yang sesuai dengan konteks yang mereka hadapi," katanya.

Sebelumnya Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Yustika, juga mengatakan, posisi utang Indonesia saat ini masih dalam posisi yang aman dan dalam pengelolaan yang baik.

Jumlah utang pemerintah per April 2018 dianggapnya masih dalam posisi aman yakni sebesar Rp4.180,61 triliun atau 29 persen terhadap produk domestik bruto.