Bandung (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menyatakan tema debat publik ketiga Pilgub Jawa Barat 201 pada 22 Juni 2018, di Kota Bandung, adalah pelayanan publik. KPU menegaskan sudah menyiapkan langkah-langkah agar insiden kampanye Pilpres pada debat kedua lalu tidak terulang

"Insya Allah debat publik ketiga Pilgub Jabar 2018 akan kita laksanakan di Kota Bandung, mengenai konsep sedang kita rumuskan sedangkan untuk tema itu adalah tentang 'pelayanan publik'", kata Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat, usai menggelar rapat pimpinan di Kantor KPU Jawa Barat, Rabu.

Ia mengatakan saat ini KPU Jawa Barat, televisi dan aparat keamanan seperti Polda Jawa Barat masih membahas tempat pelaksanaan debat ketiga itu.

Dia menjelaskan alasan KPU Jawa Barat mengambil tema 'pelayanan publik' adalah karena pada debat publik kedua sudah mengusung tema sumber daya alam di Jawa Barat, termasuk urusan kehutanan, pertambangan, lingkungan hidup dan yang lainnya.

Yayat mengaku siap menyiapkan langkah-langkah agar tidak ada lagi indisen kampanye #2019gantipresiden seperti terjadi pada debat kedua lalu.

Yayat menegaskan seluruh pasangan calon dilarang mengkampanyekan calon presiden saat debat publik ketiga nanti itu.

"Itu sebenarnya sudah tertuang dalam PKPU (larangan mengkampanyekan capres saat debat publik), tadi saya katakan bahwa debat kandidat itu harus bersifat edukatif, dan cara penyampaikan sudah saya katakan kemarin. Ya, ya di luar visi misi dari awal dilarang," kata Yayat.

Kericuhan terjadi pada debat kedua di Kampus UI Depok 14 Mei 2018 ketika kandidat Gubernur Jawa Barat nomor urut tiga Sudrajat memicu emosi pendukung pasangan lain karena menyinggung soal ganti presiden.

"Asik menang 2019 kita akan mengganti presiden," ujar Sudrajat dalam debat yang disiarkan langsung melalui sebuah stasiun televisi itu.

Baca juga: Sudrajat-Syaikhu terancam tak boleh ikut debat ketiga