Manado (ANTARA News) - Ketua MPR, Zulkifli Hasan, prihatin atas fenomena demokrasi transaksional yang semua urusan terkait agenda politik ditentukan dengan transaksi-transaksi dan hal itu harus menjadi perhatian serius semua pihak untuk menghindarinya.

"Kita tentu prihatin dengan adanya demokrasi transaksional yang apa-apa serba uang. Semuanya ditentukan uang," katanya dalam sosialisasi Empat Pilar MPR di Politeknik Kesehatan, di Manado, Sulawesi Utara, Selasa.

Hadir pula sebagai narasumber dalam kegiatan itu, anggota DPR/MPR dari Fraksi Nasdem Akbar Faisal, anggota DPD/MPR dari Dapil Sulawesi Barat, Asri Anas, dan anggota DPD/MPR dari Dapil Sulawesi Utara, Benny Ramdani, serta politisi pelawak Dedi Gumelar.

Ia mengemukakan, fenomena demokrasi transaksi itu kental terjadi dalam pilkada. Misalnya, untuk Pilkada Jawa Barat membutuhkan setidaknya Rp300 miliar.

Uang sebanyak itu baru untuk alokasi honor saksi sekitar 90.000 orang, kata dia.

Akibat semua akhirnya berujung pada urusan transaksi-transaksi maka calon atau kandidat mencari bos yang punya uang.

Ketika terpilih maka harus mengembalikan uang dari bos itu.

Untuk menghentikan fenomena demokrasi transaksional, ketua umum DPP Partai Amanat Nasional ini mengajak masyarakat menentukan pilihan sesuai hati nuraninya.

Jangan memilih calon kepala daerah karena sembako dan karena balas budi sudah diberi uang atau sembako.

"Tapi milih calon karena yang terbalik. Kalau karena sembako atau pemberian-pemberian maka hasilnya (Pilkada) nanti OTT (tangkap tangan) oleh KPK," katanya.

Terkait dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden mendatang, dia mengemukakan akan membuat kaos dengan tulisan "#PemiluDamai. Tulisan itu dimaksudkan agar semua warga menciptakan pemilu yang damai.

Selain itu juga untuk menggambarkan dan mendorong pemahaman semua pihak bahwa Pemilu merupakan hal biasa. Karena itu, tidak perlu bertikai atau ribut antarsesama anak bangsa.

Hasan juga mengemukakan, pemilihan presiden tidak perlu memicu terjadinya pertikaian di masyarakat. Siapapun bisa dicalonkan atau mencalonkan asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Bahkan Abraham Samad juga bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden asalkan didukung partai politik. Samad telah mendeklarasikan sebagai calon presiden beberapa hari lalu.