Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mencermati struktur biaya dan neraca keuangan dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) menanggapi posisi harga minyak mentah yang semakin tinggi.

"Kami akan lihat struktur biaya mereka, yang mengalami tekanan karena impor minyak sudah dengan harga tinggi sementara harga yang disubsidi tidak mengalami perubahan," kata Sri Mulyani yang ditemui di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) saat ini telah mencapai 80 dolar AS per barel. Dalam asumsi makro APBN 2018, ICP diperkirakan rata-rata mencapai 48 dolar AS per barel.

Upaya penelitan tersebut dilakukan sebagai kebutuhan dalam rangka menjaga agar dua BUMN itu tetap memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik.

"Namun tidak sekadar passing import dan berapa jumlahnya, kami juga lihat keseluruhan keuangan dua BUMN itu," kata dia.

Setelah itu, pemerintah baru akan memutuskan berapa jumlah subsidi yang harus disesuaikan mengingat Pertamina juga memiliki produk yang tidak subsidi.

"Pertamina juga mendapatkan tambahan aset yang cukup signifikan dari Menteri ESDM. Kami akan melihat keseluruhan postur keuangannya mereka dan nanti kami akan tentukan," ujar Sri Mulyani.

Ia menyebutkan pula bahwa penetapan subsidi sebesar Rp500 per liter sesuai UU APBN sudah tidak cukup. Pemerintah masih akan membahas apakah ada tambahan subsidi menjadi Rp1.000 per liter atau jumlah yang akan ditetapkan kemudian.

"Mengenai revisi nanti kami akan laporkan di laporan semester pertama, akan kami bahas dengan dewan," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani paparkan perkembangan ekonomi 20 tahun Reformasi

Baca juga: Pemerintah-BI terus cermati pergerakan rupiah

Baca juga: Harga minyak mentah naik