Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi belanja pemerintah pusat hingga 30 April 2018 tercatat mencapai Rp331 triliun atau lebih baik dari periode sama 2017 sebesar Rp272,7 triliun.

"Sisi belanja menyumbangkan pertumbuhan positif di triwulan satu. Kita harapkan di triwulan dua tetap konsisten," katanya dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja pemerintah pusat ini terdiri atas belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp165,9 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga sebanyak Rp165,1 triliun.

"Belanja Kementerian Lembaga ini tumbuh 22,7 persen dan belanja non Kementerian Lembaga tumbuh 20,1 persen dari periode sama tahun lalu," ujarnya.

Realisasi belanja pemerintah pusat ini terdiri atas belanja pegawai Rp57,1 triliun, belanja barang Rp59,4 triliun, belanja modal Rp18,7 triliun dan bantuan sosial Rp30,7 triliun.

Untuk penyerapan belanja Kementerian Pertahanan tercatat telah mencapai Rp22,9 triliun diikuti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp15 triliun, Polri Rp16,9 triliun dan Kementerian Perdagangan Rp12,9 triliun.

Kemudian, Kementerian Kesehatan Rp23 triliun, Kementerian Perhubungan Rp5,9 triliun, Kementerian Keuangan Rp10,6 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp4,7 triliun dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp9,5 triliun.

"Penyerapan Kementerian Kesehatan naik dari tahun lalu Rp13,6 triliun menjadi Rp23 triliun karena pencairan PBI sudah dilakukan sampai Agustus untuk menunjang BPJS Kesehatan," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi belanja non Kementerian Lembaga antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran bunga utang Rp79,3 triliun, belanja pegawai Rp44,6 triliun dan subsidi energi Rp39,2 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengatakan realisasi subsidi energi tersebut mencakup penyaluran subsidi BBM sebesar Rp26 triliun dan subsidi listrik Rp13,2 triliun.

Pemanfaatan subsidi energi tersebut juga telah digunakan untuk membayar kurang bayar pemerintah tahun 2017 kepada Pertamina Rp12,3 triliun dan PLN Rp3 triliun.

"Untuk BBM kurang bayar Rp22 triliun, yang sudah terbayarkan 12 triliun. Untuk listrik kurang bayar Rp7,3 triliun, yang sudah terbayarkan Rp3 triliun. Sisanya akan dibayarkan di 2019," ujar Askolani.

Baca juga: Kemenkeu: belanja pemerintah pusat 2018 untuk pembangunan

Baca juga: Menkeu harapkan belanja pemerintah semester II-2017 meningkat

Baca juga: Menkeu: Belanja pemerintah pusat dukung sasaran pembangunan