Hanoi (ANTARA News) - Kementerian Perdagangan Vietnam tengah mempertimbangkan untuk menggelar investigasi atas kesepakatan bisnis Uber dengan Grab, setelah penyelidikan menunjukkan adanya pelanggaran undang-undang persaingan usaha (antitrust) pada kesepakatan itu.

Kementerian itu mengatakan pada bulan lalu transaksi bisa saja diblokir jika pangsa pasar gabungan antara Uber dan Grab di Vietnam mencapai lebih dari 50 persen, sesuai hukum di negara itu.

"Hasil penyelidikan awal menunjukkan konsentrasi ekonomi antara Grab dan Uber di pasar Vietnam memiliki pangsa pasar gabungan lebih dari 50 persen," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan dilansir Reuters, Rabu (16/5).

Baca juga: Uber gandeng Angkatan Darat AS kembangkan mobil terbang

Dikatakan selanjutnya, setelah bekerja dengan perusahaan, asosiasi dan otoritas pemerintah, telah ditemukan kesepakatan yang menunjukkan "tanda-tanda pelanggaran pada konsentrasi ekonomi". Namun Kementerian tidak mengatakan waktu untuk memutuskan serta meluncurkan penyelidikan itu.

Uber dan Grab mengumumkan kesepakatan pada bulan Maret 2018. Uber akan mengambil 27,5 persen saham Grab sebagai pertukaran atas bisnis di Asia Tenggara. Perusahaan AS itu telah menjual operasi di China dan Rusia ke pesaing lokal.

Langkah Vietnam untuk memperluas pengawasan kesepakatan bisnis, juga diikuti Singapura, Malaysia dan Filipina.

Hingga saat ini belum jelas apakah kesepakatan itu akan berpengaruh jika Vietnam atau salah satu negara lain menyimpulkan bahwa akuisisi itu merugikan persaingan usaha. Namun diperketatnya pengawasan itu dapat menyulitkan akuisisi, menurut pengacara dan analis.

Di sisi lain, Uber dan Grab belum memberikan jawaban atas masalah ini, demikian Reuters.

Baca juga: KPPU awasi Grab setelah akuisisi Uber