Semarang (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan kondisi arus mudik dan balik pada Lebaran tahun 2018 akan lebih baik dibanding sebelumnya, menyusul sudah selesainya sejumlah ruas jalan tol dan membaiknya jalan bukan tol.

"Pemerintah terus berupaya menyelesaikan infrastruktur jalan untuk bisa digunakan mudik dan balik, sehingga layak dan aman digunakan pemudik," kata Menhub Budi Karya kepada pers di Semarang, Rabu.

Hal itu dikatakan Menhub Budi usai acara Dialog Nasional ke-12 Indonesia Maju yang juga dihadiri Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Sosial Idrus Marham.

Menhub Budi menilai pelaksanaan arus mudik Lebaran tahun lalu sudah baik dan tahun ini diupayakan bisa lebih baik lagi dengan terus melakukan perbaikan, penyelesaian infrastruktur salah satunya jalan tol dan bukan tol.

"Presiden (Joko Widodo) sudah memerintahkan agar pelaksanaan mudik bisa lebih lancar dibanding tahun lalu, walaupun tahun lalu sudah berjalan baik," kata Menhub.

Untuk memastikan kondisi jalan tol dan non-tol dalam kondisi baik, Menhub bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono akan menelusuri jalur darat sepanjang pantai utara (Pantura).

"Rencananya tanggal 21 Mei saya bersama Menteri PUPR dan kepolisian akan menelusuri dan mengecek kondisi jalan," katanya.

Pembangunan jalan tol Jakarta -Surabaya saat ini sebagian besar sudah bisa dilalui dan sebagian masih berstatus fungsional, yaitu bisa dilalui tapi belum sempurna jalannya dan gratis.

Demikian pula dengan jalan nasional atau jalan non-tol, kondisinya dari Jakarta ke Surabaya juga mulus dan aman dilalui.

Menhub pun meminta pemudik yang menggunakan mobil memilih jalan nasional bukan tol untuk mudik dan balik, sehingga tidak selalu bertumpu di jalan tol.

"Supaya tidak ada kepadatan parah di jalan tol, saya anjurkan juga bisa memilih jalan nasional non-tol," katanya.

Terkait adanya kekhawatiran pasar tumpah yang berada di jalan nasional bukan tol, Menhub mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan Kementerian PUPR untuk bisa ditertibkan seperti tahun lalu.