AS dorong PBB akhiri krisis Rohingya
15 Mei 2018 15:34 WIB
Anak-anak pengungsi Rohingya membersihkan diri dan mencuci baju di kali dekat tenda penungsian mereka di Madhuchara, Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu (23/12). Wabah penyakit rentan menyerang pengungsi Rohingya karena kamp pengungsian yang padat dan gaya hidup mereka yang tidak sehat. ANTARA FOTO/Monalisa/bean/Spt/17.
PBB (ANTARA News) – Utusan Amerika Serikat (AS) Nikki Haley, Senin (14/5), meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil aksi cepat dalam krisis Rohingya, yang menyebabkan lebih dari 700.000 orang terusir dari rumah mereka di Myanmar.
"Keterlibatan aktif Dewan Keamanan penting untuk mengakhiri krisis Rohingya," ungkap Haley.
"Kita memiliki perangkat unik untuk mendorong Burma agar mengambil langkah nyata terhadap penyelesaian krisis ini, dan kita harus menggunakannya," katanya, tanpa merinci apakah perangkat yang dimaksud adalah sanksi.
Haley mengatakan dewan tersebut harus "bergerak cepat untuk menerapkan resolusi," sembari mengakui tantangan yang ada saat "beberapa anggota dewan melarang kami untuk mengambil tindakan karena alasan yang sinis dan mementingkan diri sendiri."
Pernyataannya tampaknya ditunjukkan kepada Tiongkok, yang menolak dorongan yang dipimpin Inggris di dewan untuk meningkatkan tekanan terhadap Myanmar untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas serangan di Rohingya.
Sekitar 700.000 orang dari minoritas muslim yang tidak berkewarganegaraan itu melarikan diri dari negara bagian Rakhine utara Myanmar ke Bangladesh sejak Agustu untuk menyelamatkan diri dari aksi penindakan militer berdarah, demikian AFP.
Baca juga: PBB desak Myanmar selidiki penindasan Rohingya
Baca juga: Delegasi PBB bertemu Suu Kyi bahas krisis Rohingya
Baca juga: Kelompok kerja OKI akan kunjungi pengungsi Rohingya
"Keterlibatan aktif Dewan Keamanan penting untuk mengakhiri krisis Rohingya," ungkap Haley.
"Kita memiliki perangkat unik untuk mendorong Burma agar mengambil langkah nyata terhadap penyelesaian krisis ini, dan kita harus menggunakannya," katanya, tanpa merinci apakah perangkat yang dimaksud adalah sanksi.
Haley mengatakan dewan tersebut harus "bergerak cepat untuk menerapkan resolusi," sembari mengakui tantangan yang ada saat "beberapa anggota dewan melarang kami untuk mengambil tindakan karena alasan yang sinis dan mementingkan diri sendiri."
Pernyataannya tampaknya ditunjukkan kepada Tiongkok, yang menolak dorongan yang dipimpin Inggris di dewan untuk meningkatkan tekanan terhadap Myanmar untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas serangan di Rohingya.
Sekitar 700.000 orang dari minoritas muslim yang tidak berkewarganegaraan itu melarikan diri dari negara bagian Rakhine utara Myanmar ke Bangladesh sejak Agustu untuk menyelamatkan diri dari aksi penindakan militer berdarah, demikian AFP.
Baca juga: PBB desak Myanmar selidiki penindasan Rohingya
Baca juga: Delegasi PBB bertemu Suu Kyi bahas krisis Rohingya
Baca juga: Kelompok kerja OKI akan kunjungi pengungsi Rohingya
Penerjemah: Monalisa
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2018
Tags: