Pemerintah tutup tiga lokalisasi prostitusi Kotawaringin Barat
15 Mei 2018 08:23 WIB
Ilustrasi - vUnjuk Rasa Penutupan Lokalisasi Massa gabungan Ormas Islam menggelar unjuk rasa di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (8/3/2016).ANTARA FOTO/Syaiful Arif/foc/16.
Kotawaringin Barat, (ANTARA News) - Pemerintah kembali menutup tiga lokalisasi prostitusi yakni di Dukuh Mola, di Simpang Kodok dan di RT 12 Desa Sungai Pakit, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
"Sejak dimulai komitmen Indonesia bebas lokalisasi prostitusi pada 2013 pemerintah sudah menutup 148 lokalisasi seluruh Indonesia maka tersisa 20 lokalisasi," kata Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos, Sonny W Manalu di Kotawaringin Barat, Selasa.
Penutupan tersebut didukung oleh Kementerian Sosial dimana Menteri Sosial Idrus Marham direncanakan hadir dalam deklarasi dukungan di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat.
Penutupan lokalisasi yang berada di Kotawaringin Barat merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi Menuju Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019 yang dilaksanakan di Jakarta pada 19 April 2018 yang dihadiri bupati/wali kota dan kepala dinas sosial provinsi serta kepala dinas sosial kabupaten/kota yang di wilayahnya masih terdapat lokalisasi prostitusi.
Penutupan lokalisasi didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya, prostitusi adalah perbuatan amoral, bertentangan dengan ajaran agama, juga mengandung unsur perdagangan orang (trafficking), dan perbudakan perempuan. Dengan demikian, negara harus hadir memeranginya.
Dengan ditutupnya tiga lokalisasi tersebut, pemerintah akan memulangkan sebanyak 70 orang wanita eks penghuni lokalisasi kembali ke keluarganya.
Kementerian Sosial akan menyiapkan dana pendukung sesuai tugas dan fungsinya, baik berkaitan dengan bantuan stimulan usaha, bantuan jaminan hidup, maupun transport lokal.
"Di daerah asalnya, kita mengharapkan para wanita eks penghuni lokalisasi dapat melakukan dan mengembangkan kewirausahaan usaha ekonomi produktif," kata Sonny.
Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dapat melakukan berbagai intervensi program, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, bahkan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Dengan ditutupnya tiga lokalisasi di Kotawaringin Barat, maka Kementerian Sosial telah berhasil mendukung penutupan 151 lokalisasi dari total jumlah 168 lokalisasi prostitusi di seluruh Indonesia.
Dengan demikian tersisa 17 lokalisasi di 10 provinsi 15 kabupaten/kota yang belum ditutup.
"Sejak dimulai komitmen Indonesia bebas lokalisasi prostitusi pada 2013 pemerintah sudah menutup 148 lokalisasi seluruh Indonesia maka tersisa 20 lokalisasi," kata Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos, Sonny W Manalu di Kotawaringin Barat, Selasa.
Penutupan tersebut didukung oleh Kementerian Sosial dimana Menteri Sosial Idrus Marham direncanakan hadir dalam deklarasi dukungan di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat.
Penutupan lokalisasi yang berada di Kotawaringin Barat merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi Menuju Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019 yang dilaksanakan di Jakarta pada 19 April 2018 yang dihadiri bupati/wali kota dan kepala dinas sosial provinsi serta kepala dinas sosial kabupaten/kota yang di wilayahnya masih terdapat lokalisasi prostitusi.
Penutupan lokalisasi didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya, prostitusi adalah perbuatan amoral, bertentangan dengan ajaran agama, juga mengandung unsur perdagangan orang (trafficking), dan perbudakan perempuan. Dengan demikian, negara harus hadir memeranginya.
Dengan ditutupnya tiga lokalisasi tersebut, pemerintah akan memulangkan sebanyak 70 orang wanita eks penghuni lokalisasi kembali ke keluarganya.
Kementerian Sosial akan menyiapkan dana pendukung sesuai tugas dan fungsinya, baik berkaitan dengan bantuan stimulan usaha, bantuan jaminan hidup, maupun transport lokal.
"Di daerah asalnya, kita mengharapkan para wanita eks penghuni lokalisasi dapat melakukan dan mengembangkan kewirausahaan usaha ekonomi produktif," kata Sonny.
Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dapat melakukan berbagai intervensi program, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, bahkan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Dengan ditutupnya tiga lokalisasi di Kotawaringin Barat, maka Kementerian Sosial telah berhasil mendukung penutupan 151 lokalisasi dari total jumlah 168 lokalisasi prostitusi di seluruh Indonesia.
Dengan demikian tersisa 17 lokalisasi di 10 provinsi 15 kabupaten/kota yang belum ditutup.
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
Tags: