Banyuwangi (ANTARA News) - Pemerintah Trenggalek, Halmahera, Banjar dan Kutai Kartanegara ingin mengadopsi inovasi program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkenaan dengan peningkatan pelayanan publik dan ekonomi lokal.

Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi menjelaskan Plt Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, Bupati Halmahera Frans Manery, Plt Wali Kota Banjar Darmadji Prawirasetia, dan Plt. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengunjungi Banyuwangi untuk keperluan itu.

"Mereka hadir di Banyuwangu sejak Selasa hingga Rabu ini. Kami telah menandatangani nota kesepahaman untuk kolaborasi pada Selasa (8/5) malam," kata Anas.

"Kenapa kami pilih ke Banyuwangi? Karena Banyuwangi sudah terbukti. Bagi saya, Banyuwangi bisa dibilang pionir utama inovasi daerah," kata Arifin tentang alasannya mengadopsi program Pemkab Banyuwangi.

Untuk keperluan itu, Arifin melihat kerja Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan "Smart Kampung" yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik di desa.

"Mal Pelayanan Publik ini bagus, karena mempermudah rakyat, tidak harus wira wiri untuk urus surat-surat. Sedangkan program Smart Kampung yang mendekatkan pelayanan ke rakyat dengan bantuan teknologi informasi. Itu yang kami ingin akselerasi di Trenggalek," ujar Arifin, yang datang bersama wakil 17 satuan kerja perangkat daerahnya.

Sepulang dari Banyuwangi, dia akan membahas kembali inovasi-inovasi program pelayanan yang bisa diterapkan atau disesuaikan penerapannya dengan kondisi di Trenggalek.

Trenggalek, ia menuturkan, ingin mengembangkan pariwisata untuk menggerakkan ekonomi masyarakat seperti Banyuwangi.

"Kalau ada pariwisata, orang akan datang ke tempat kami. Maka rakyat ada kegiatan ekonomi. Ibaratnya, ekonomi daerah tumbuh tanpa kita harus mengirim barang keluar. Dan ini sudah dilakukan Banyuwangi, dan ini kami jadikan contoh," ujar Arifin.

Azwar Anas menyatakan kedatangan para pemimpin daerah itu selain memotivasi untuk terus bekerja memajukan pembangunan daerah, juga memberi kesempatan bagi Banyuwangi untuk belajar dari daerah lain.

"Ini momen yang sangat pas untuk saling berbagi pengalaman mengembangkan daerah. Kolaborasi antardaerah menjadi kunci bagi kemajuan bersama, ini harus jadi aksi bersama yang berdampak bagi peningkatan kualitas Banyuwangi dan daerah lainnya," kata Anas.

"Kami senang semuanya berbagi pengalaman, seperti Mas Arifin ini sosok yang bagus, dia tahu apa yang harus dilakukan, geraknya berbasis kinerja, selalu melihat persoalan lapangan," katanya.

Anas mengemukakan sejumlah hal yang menjadi fokus kolaborasi adalah peningkatan pelayanan publik dan upaya mengggerakkan ekonomi lokal. Dalam dua tahun terakhir, Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya yang meraih nilai A (tertinggi) dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah pusat.

Pemkab Banyuwangi juga meraih posisi empat se-Indonesia dalam penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, padahal pada 2010 peringkat Banyuwangi ada di angka 156.

"Kami juga tertarik inovasi-inovasi Banyuwangi dalam berbagai program, termasuk ekonomi lokalnya," ujar Arifin.

Di Banyuwangi, kemiskinan berhasil diturunkan ke level 8,6 persen dari dua digit. Angka itu berada di bawah rata-rata nasional dan Jawa Timur. Pendapatan per kapita warganya juga melonjak menjadi Rp41,46 juta per orang per tahun dibanding awalnya Rp20 juta.

Baca juga: Banyuwangi jadi lokasi syuting film Kulari ke Pantai