Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan edukasi kepada pemerintah dan kepala daerah guna mencegah terjadinya praktik makelar anggaran.

"Pemda, terutama yang masih baru terbentuk, biasanya mereka kemudian merasa perlu untuk sowan atau datang. Karena tidak cukup pengalaman, mereka menjadi objek yang sangat rawan untuk makelar anggaran," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Pernyataan Sri Mulyani tersebut menanggapi dugaan kasus korupsi pemberian suap terkait praktik makelar anggaran oleh pegawai Kemenkeu berinisial YP, yang merupakan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Negara.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan Indonesia bagian timur merupakan daerah yang rawan menjadi objek para calo anggaran.

"Modusnya biasanya adalah jasa pengurusan anggaran hingga menawarkan jasa pencairan anggaran," kata Sri Mulyani.

Menkeu juga meminta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu untuk aktif menyampaikan kepada kepala daerah baru bahwa mereka tidak perlu bertemu dengan para calo anggaran.

Sementara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu diminta untuk melakukan edukasi dan advokasi bahwa pencairan anggaran tidak perlu konsultan.

Sri Mulyani juga telah menyatakan komitmennya untuk bekerja dengan DPR dalam menciptakan mekanisme penganggaran dan penetapan APBN yang akuntabel dan transparan.

"Kami akan terus berkomitmen membangun sistem tata kelola yang baik, dan kami juga akan mengelola keseluruhan ruang perkantoran (Kemenkeu) agar tidak menjadi tempat penggunaan transaksi," ucap dia.