Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengupayakan pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang berkelanjutan untuk mendukung terselenggaranya program asuransi kesehatan sosial yang bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek pada peringatan Hari Kesehatan Dunia di Jakarta, Rabu mengatakan salah satu tantangan penyelenggaraan program JKN ialah ketidaksesuaian antara klaim yang harus dibayarkan ke fasilitas kesehatan dengan jumlah iuran yang diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dapat mengganggu sistem kas JKN.

"Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah bersama BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan lainnya tengah menyiapkan beberapa kebijakan untuk memastikan `sustainabilitas` anggaran JKN," kata Nila.

Dia berharap implementasi JKN ke depannya dapat memenuhi sustainabilitas dalam pendanaan program dengan dilakukannya penyesuaian besaran iuran peserta, implementasi tinjauan penggunaan dan pemanfaatan yang optimal, serta pengembangan mekanisme pembayaran ke fasilitas kesehatan.

Nila menjelaskan tantangan lainnya ialah masih terdapat beberapa fasilitas kesehatan yang kekurangan tenaga kesehatan, maupun infrastruktur sehingga pelayanan yang diberikan pada peserta menjadi terbatas.

"Untuk itu dibutuhkan peningkatan dalam upaya pemenuhan di sisi pasokan yang meliputi pembangunan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan, pemenuhan infrastruktur, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan," katanya.

Dia juga menyatakan perlunya peningkatan untuk layanan dengan menargetkan seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan telah terakreditasi, perbaikan ketimpangan akses kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, dan menurunnya angka kesakitan salah satunya dengan peningkatan upaya promotif preventif.

Menkes berharap adanya dukungan pengembangan teknologi kesehatan untuk menyelesaikan tantangan sulitnya akses geografis untuk layanan kesehatan dan kurangnya tenaga kesehatan.

Dia menjelaskan salah satu solusinya melalui implementasi telemedicine.

Menkes juga berharap ada penguatan kerja sam pemerintah dan swasta dalam mendukung terselenggaranya JKN bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Universal Health Coverage satu hal yang sangat menantang dan harus jadi proses yang terus berjalan," kata Menkes.