Pemprov Papua bangun Rumah Pemotongan Babi demi kesehatan konsumen
1 Mei 2018 20:49 WIB
Dokumentasi Calon pembeli melihat babi di sentra peternakan babi di Denpasar, Bali, Senin (13/3/2017). Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran penyakit meningitis streptococcus suis (MSS) atau meningitis babi menyusul 13 orang warga di Kabupaten Badung menderita penyakit tersebut setelah mengkonsumsi daging babi. (ANTARA /Wira Suryantala)
Jayapura (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong adanya Rumah Pemotongan Babi (RPB) yang setara dengan Rumah Pemotongan Hewan (RPH).
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Selasa, mengatakan hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan mutu serta kesehatan daging babi yang dijual dan dikonsumsi masyarakat.
"Saya kaget belum ada RPB di Papua hingga kini, padahal di Bumi Cenderawasih ini, jumlah daging babi yang dipotong setiap harinya sampai ratusan," katanya.
Menurut Elia, untuk itu, pihanya berharap dengan dibangunnya RPB ini, ada gugus kendali mutu yang menjaga kesehatan daging babi sebelum dijual kepada konsumen.
"Hingga kini diketahuinya baru ada satu RPH yang berlokasi di Yoka, Kota Jayapura, namun tempat tersebut, hanya memotong hewan sapi dan kerbau, sementara untuk daging babi, lebih banyak dipotong dan dijual tanpa melalui rumah pemotongan," ujarnya.
Dia menjelaskan karena tidak ada rumah pemotongan, maka tidak ada jaminan dari aparatur terkait, mengenai mutu dan kesehatan daging babi yang dijual tersebut, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi perhatian ke depan.
Senada dengan Elia Loupatty, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Petrus Pasereng mengatakan pihanya siap mendorong pembangunan RPB di Kota Jayapura, mengingat tingginya tingkat konsumsi daging babi di Bumi Cenderawasih.
"Yang pasti untuk langkah awal kami dorong pembangunan RPB di Kota Jayapura yang merupakan ibukota provinsi dulu sebab program ini masih akan diusulkan dalam perencanaan program kerja instansi peternakan yakni di APBD Perubahan 2017 atau APBD Induk 2018," katanya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Selasa, mengatakan hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan mutu serta kesehatan daging babi yang dijual dan dikonsumsi masyarakat.
"Saya kaget belum ada RPB di Papua hingga kini, padahal di Bumi Cenderawasih ini, jumlah daging babi yang dipotong setiap harinya sampai ratusan," katanya.
Menurut Elia, untuk itu, pihanya berharap dengan dibangunnya RPB ini, ada gugus kendali mutu yang menjaga kesehatan daging babi sebelum dijual kepada konsumen.
"Hingga kini diketahuinya baru ada satu RPH yang berlokasi di Yoka, Kota Jayapura, namun tempat tersebut, hanya memotong hewan sapi dan kerbau, sementara untuk daging babi, lebih banyak dipotong dan dijual tanpa melalui rumah pemotongan," ujarnya.
Dia menjelaskan karena tidak ada rumah pemotongan, maka tidak ada jaminan dari aparatur terkait, mengenai mutu dan kesehatan daging babi yang dijual tersebut, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi perhatian ke depan.
Senada dengan Elia Loupatty, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Petrus Pasereng mengatakan pihanya siap mendorong pembangunan RPB di Kota Jayapura, mengingat tingginya tingkat konsumsi daging babi di Bumi Cenderawasih.
"Yang pasti untuk langkah awal kami dorong pembangunan RPB di Kota Jayapura yang merupakan ibukota provinsi dulu sebab program ini masih akan diusulkan dalam perencanaan program kerja instansi peternakan yakni di APBD Perubahan 2017 atau APBD Induk 2018," katanya.
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
Tags: