Manado (ANTARA News) - Panitia khusus (Pansus) DPRD Manado, Sulut, telah mengonsultasikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) wali kota Manado 2017 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

"Kami sudah melakukan konsultasi mengenai LKPJ yang sedang dibahas terutama dalam soal penganggaran," kata Personel Pansus, Sony Lela, di Manado, Senin.

Dia menjelaskan dalam konsultasi tersebut, Pansus DPRD Manado diingatkan supaya memperhatikan dengan benar, penganggaran yang ditata pemerintah dalam APBD tahun 2017 yang dilaporkan oleh wali kota Manado, dalam LKPJ.

Kemudian, katanya Pansus juga bertanya mengenai program-program yang kurang diperhatikan, padahal itu merupakan urusan wajib yang harus diurus pemerintah sehingga akan menjadi catatan dalam pendapatan akhir Pansus.

Hal lainnya, kata Lela, adalah peningkatan sumber daya manusia untuk mengangkat kesejahteraan melalui berbagai pelatihan kerja, juga harus menjadi perhatian pemerintah, termasuk dengan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat.

"Hal lainnya yang menjadi masukan adalah tentang urusan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak, pengentasan kemiskinan, serta banyaknya pekerjaan mutu rendah sekarang, dan diharapkan menjadi perhatian pemerintah," katanya.

Dia mengatakan, nantinya semua hasil konsultasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah dan disampaikan sebagai catatan strategis kepada pemerintah.

Selain itu, katanya, Pansus berharap supaya nanti supaya dalam pelaksanaan program tahun ini akan menjadi lebih baik dengan semua masukan yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah lewat rekomendasi terhadap hasil pembahasan LPKJ wali kota Manado 2017.