Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pemuda dan Olahraga meminta saran dan pandangan dari pengurus-pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah terkait rencana pemerintah untuk menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) dua tahun sekali.

"Kami berharap penyelenggaraan PON dapat dipercepat setiap dua tahun untuk dua provinsi. Hal itu tentu akan mengubah peraturan pemerintah tentang PON. Pemerintah meminta masukan agar penyusunan peraturan tentang PON dapat komprehensif," kata Menpora dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI Pusat di Jakarta, Rabu.

Pemerintah, menurut Menpora, masih melakukan kajian perubahan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

"Jika peraturan itu berubah, Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON 2024 bisa menggelar PON dua tahun sebelumnya atau akan ada pemilihan tuan rumah PON 2022," kata Menpora.

Menpora menjelaskan penyelenggaraan PON dua tahun sekali itu bertujuan untuk regenerasi atlet-atlet nasional baik dalam batasan umur ataupun berdasarkan kategori junior dan senior.

"Penyelenggaraan PON yang semakin dipercepat akan semakin mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah serta dapat memberikan ruang yang luas bagi para atlet untuk bertanding dalam ajang nasional," ujar Menpora.

Rencana penyelenggaraan PON setiap dua tahun sekali itu, menurut Menpora, merupakan permintaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia kepada Kemenpora.

"Percepatan penyelenggaraan PON itu akan berdampak pada pemenuhan standar bagi para atlet dan pelatih serta ekonomi kerakyatan di daerah masing-masing," katanya.

Menpora mengklaim telah mendapatkan dukungan dari DPR RI selain dari pengurus-pengurus KONI daerah di Indonesia terkait rencana perubahan payung hukum penyelenggaraan PON.

"Kami juga harus mendiskusikan rencana itu dengan kementerian dan lembaga lain sebagai konsekuensi atas perubahan peraturan pemerintah. Misalnya terkait infrastruktur dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan terkait anggaran kepada Kementerian Keuangan," ujar Menpora.

Menpora akan menyerahkan kepada KONI terkait apakah akan ada pembatasan usia dalam penyelenggaraan PON dua tahun sekali.