Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta PT Pertamina (Persero) menyiapkan transformasi menjadi industri kimia.

"Kalau industri otomotif sudah beralih ke mobil listrik, bagaimana industri migas ini? Ya harus buat industri kimia, " kata Jonan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Jonan menjelaskan industri kimia menjadi hal paling tepat bagi PT Pertamina, mengingat umur sumur minyak sudah semakin tua.

Selain itu, kilang-kilang minyak juga semakin berkurang cadangannya. Hingga sekarang juga belum ditemukan sumber migas baru yang memiliki potensi minyak yang banyak.

Progres industri mobil listrik sendiri, sebelumnya, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, memaparkan setidaknya ada dua tantangan utama dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Pertama adalah penyediaan stasiun pengisian daya listrik dan yang kedua adalah penyesuaian pajak mobil listrik atau sejenisnya agar harga jual ke masyarakat menjadi lebih terjangkau.

"SPLU (stasion pengisian listik umum) adalah syarat utama untuk mengembangkan mobil listrik dan hibrida, walaupun model charging antar keduanya berbeda," kata Jongkie Sugiarto.

Jongkie berpendapat, sudah saatnya pemerintah di kota-kota besar Indonesia menyiapkan peraturan daerah (perda) yang mewajibkan pusat perbelanjaan menyediakan stasiun pengisian daya listrik di lokasi parkir.

Pengisian daya listrik itu tidak harus gratis dan boleh dikenakan biaya, lanjut dia, yang penting tempat pengisian daya mobil listrik semakin banyak dan mudah dijangkau masyarakat.

"Charging tidak mesti gratis, bisa membayar pakai uang atau kartu kredit, atau pakai alat," katanya. "Banyak cara untuk segera menyediakan pengisian daya listrik."

Ia juga menyambut positif langkah PLN untuk menyiapkan stasiun pengisian daya listrik guna menyambut perkembangan teknologi otomotif di masa mendatang.

"Kami menyambut baik mempercepat penerapan pengisian daya listrik," katanya.

Sedangkan tantangan kedua adalah agar pemerintah menyesuaikan tarif pajak kendaraan listrik agar harganya lebih terjangkau oleh masyarakat.

"Selama tarif pajaknya belum sesuai, maka sulit karena harganya mahal. Mobil listrik dari sana sudah mahal karena pakai dua mesin. Ditambah pajak 125 persen, semakin mahal. Siapa yang mau beli?" katanya.

Baca juga: Menengok deretan mobil listrik di IIMS

Baca juga: DPR: Kemenperin tepat bangun industri mobil listrik