Penanganan kebakaran hutan capai hasil signifikan dalam dua tahun terakhir
23 April 2018 09:43 WIB
Warga berusaha membasahi lahan gambut agar api kebakaran lahan tidak merembet ke area kebun nanas di Pekanbaru, Riau, Senin (19/2/2018). Pemerintah provinsi Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan mulai 19 Februari hingga 31 Mei 2018. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong masyarakat agar terus terlibat aktif mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan mengingat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kondisi 2018 relatif panas dibandingkan dengan pada 2017.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B Pandjaitan di Jakarta, Senin, mengatakan selain karena prediksi dari BMKG tersebut, alasan lain perlu adanya upaya ekstra meminimalisasi karhutla karena akan ada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dan Asian Games pada Agustus 2018 di Palembang dan Jakarta.
"Untuk itu perlu bekerja bersama-sama mengoptimalkan segala sarana, daya, peralatan yang ada di semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan karhutla melalui peningkatan peran para pihak termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat," katanya.
Dalam dua tahun terakhir, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan menunjukkan capaian yang signifikan.
Meski begitu, katanya, pada 2018 pemerintah mengajak masyarakat terus meningkatkan upaya pencegahan karhutla.
Baca juga: Pemerintah bangun sistem penanganan kebakaran hutan
Ia menjelaskan KLHK telah menyiapkan rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada 2018 yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan deteksi dini, dan penguatan penyadartahuan terhadap masyarakat.
Selain itu, dilakukan penguatan upaya penegakan hukum dan dukungan pendanaan pengendalian karhutla.
Raffles mengatakan penguatan kelembagaan dilakukan dengan mengaktifkan posko dan satgas pengendalian karhutla di pusat, provinsi, kabupaten, hingga tingkat desa.
Kepala Daerah dituntut lebih proaktif dalam pemantauan kondisi di wilayahnya dan menindaklanjuti penetapan siaga darurat.
Masyarakat dapat berperan dalam setiap upaya pencegahan yang dilakukan KLHK dan instansi lainnya.
Ia menjelaskan keberhasilan pengendalian karhutla juga didukung kesiapsiagaan sumber daya manusia dan sarana-prasarana di semua pemangku kepentingan, khususnya pengelola kawasan hutan dan lahan
Langkah deteksi dini yang dilakukan KLHK, yaitu dengan pemantauan hotspot setiap hari melalui portal sipongi.menlhk.go.id? yang kemudian ditindaklanjuti pengecekan lapangan.
Baca juga: Presiden minta kebakaran hutan ditangani sedini mungkin
Pemantauan lapangan melalui patroli darat secara terpadu oleh Manggala Agni, babinsa, babinkamtibmas, kepala desa, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan media sudah dilaksanakan sejak awal Maret 2018.
Saat ini terdapat 178 posko dengan jangkauan wilayah desa yg dipatroli 640 desa dengan rincian Kalimantan Barat 60 posko dengan jumlah desa yang dijangkau patroli 189 desa, Riau 65 posko dengan desa jangkauan 275 desa, Kalimantan Tengah 45 posko dengan desa jangkauan 135 desa, serta Sulawesi Tenggara delapan posko dengan desa jangkauan 41 desa.
Selain itu, patroli rutin dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK, yaitu Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di seluruh Indonesia sebagai langkah pencegahan karhutla di wilayah kerjanya.
Pemantauan dan pengeboman air melalui patroli udara oleh KLHK bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pihak swasta di Provinsi Riau telah berhasil melakukan pemadaman dari udara di wilayah yang sulit terjangkau.
Hingga 18 April 2018 jumlah air yang digunakan dalam operasi udara sebanyak 3.562.400 liter.
Baca juga: BMKG: musim kemarau di Indonesia mulai April 2018
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B Pandjaitan di Jakarta, Senin, mengatakan selain karena prediksi dari BMKG tersebut, alasan lain perlu adanya upaya ekstra meminimalisasi karhutla karena akan ada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dan Asian Games pada Agustus 2018 di Palembang dan Jakarta.
"Untuk itu perlu bekerja bersama-sama mengoptimalkan segala sarana, daya, peralatan yang ada di semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan karhutla melalui peningkatan peran para pihak termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat," katanya.
Dalam dua tahun terakhir, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan menunjukkan capaian yang signifikan.
Meski begitu, katanya, pada 2018 pemerintah mengajak masyarakat terus meningkatkan upaya pencegahan karhutla.
Baca juga: Pemerintah bangun sistem penanganan kebakaran hutan
Ia menjelaskan KLHK telah menyiapkan rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada 2018 yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan deteksi dini, dan penguatan penyadartahuan terhadap masyarakat.
Selain itu, dilakukan penguatan upaya penegakan hukum dan dukungan pendanaan pengendalian karhutla.
Raffles mengatakan penguatan kelembagaan dilakukan dengan mengaktifkan posko dan satgas pengendalian karhutla di pusat, provinsi, kabupaten, hingga tingkat desa.
Kepala Daerah dituntut lebih proaktif dalam pemantauan kondisi di wilayahnya dan menindaklanjuti penetapan siaga darurat.
Masyarakat dapat berperan dalam setiap upaya pencegahan yang dilakukan KLHK dan instansi lainnya.
Ia menjelaskan keberhasilan pengendalian karhutla juga didukung kesiapsiagaan sumber daya manusia dan sarana-prasarana di semua pemangku kepentingan, khususnya pengelola kawasan hutan dan lahan
Langkah deteksi dini yang dilakukan KLHK, yaitu dengan pemantauan hotspot setiap hari melalui portal sipongi.menlhk.go.id? yang kemudian ditindaklanjuti pengecekan lapangan.
Baca juga: Presiden minta kebakaran hutan ditangani sedini mungkin
Pemantauan lapangan melalui patroli darat secara terpadu oleh Manggala Agni, babinsa, babinkamtibmas, kepala desa, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan media sudah dilaksanakan sejak awal Maret 2018.
Saat ini terdapat 178 posko dengan jangkauan wilayah desa yg dipatroli 640 desa dengan rincian Kalimantan Barat 60 posko dengan jumlah desa yang dijangkau patroli 189 desa, Riau 65 posko dengan desa jangkauan 275 desa, Kalimantan Tengah 45 posko dengan desa jangkauan 135 desa, serta Sulawesi Tenggara delapan posko dengan desa jangkauan 41 desa.
Selain itu, patroli rutin dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK, yaitu Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di seluruh Indonesia sebagai langkah pencegahan karhutla di wilayah kerjanya.
Pemantauan dan pengeboman air melalui patroli udara oleh KLHK bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pihak swasta di Provinsi Riau telah berhasil melakukan pemadaman dari udara di wilayah yang sulit terjangkau.
Hingga 18 April 2018 jumlah air yang digunakan dalam operasi udara sebanyak 3.562.400 liter.
Baca juga: BMKG: musim kemarau di Indonesia mulai April 2018
Pewarta: Virna Puspa S
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2018
Tags: