Medan (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, Fadli Zon, menilai pemerintah belum serius memperbaiki nasib petani yang ditandai dengan terus adanya kebijakan impor produk pertanian dan swasembada yang belum terealisasi juga.

"Pemerintah harusnya meniadakan impor hasil pertanian, kecuali untuk tanaman yang sulit dikembangkan di dalam negeri seperti bawang putih," ujarnya di Medan, Jumat.

Ia mengatakan itu usai acara pelantikan DPD Pemuda Tani Indonesia (PTI) Sumut, pengukuhan Pemuda Peduli Pertanian, Kepala Daerah Peduli Pembangunan Pertanian di Binjai.

Ketua DPD PTI Sumut periode 2017-2022 yang dilantik oleh Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia (PTI) Fary Djemy Francis yakni ketua Fadly Abdina, Sekretaris Muhammadsyah dan Bendahara M Syafi`I Siregar.

Menurut Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR RI itu, dengan masih terus adanya kebijakan impor, maka swasembada bahan pangan dipastikan tidak terwujud.

"Bagaimana petani mau tertarik menekuni pertanian, kalau harga jual murah khususnya di setiap mau memasuki masa panen yang antara lain akibat adanya impor," katanya.

Ia menegaskan, akibat dinilai tidak menjanjikan, dewasa ini, nyaris tidak ada kalangan muda yang berusaha di sektor pertanian.

"Kondisi itu membahayakan karena mengancam kedaulatan pangan Indonesia di tengah potensi yang besar," katanya.

Ia mengakui, pembangunan infrastruktur semakin bagus, tetapi harusnya pemerintah lebih mengutamakan peningkatan atau perbaikan di sekitar kawasan pertanian.

Infrastruktur yang bagus di kawasan pertanian akan memperlancar distribusi barang sehingga harga jual dari petani terjaga,

Selama ini, akibat jalan di kawasan sentra hasil pertanian tidak bagus, harga jual petani ditekan pedagang dengan dalih biaya transportasinya mahal.

"Ke depannya pemerintah harus lebih memfokuskan perhatian ke petani agar kesejahteraan masyarakat meningkat," katanya.