Medan (ANTARA News) - Panglima TNI berharap kepada prajurit TNI-Polri agar benar-benar menjaga netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada secara langsung yang akan digelar pada bulan Juni 2018.

"Netralitas bagi TNI-Polri itu, harus dilaksanakan dan bagi mereka yang mencoba melanggar akan diberikan sanksi yang tegas," kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kepada wartawan, di Medan, Kamis malam, usai menyampaikan pengarahan kepada prajurit TNI-Polri.

Prajurit TNI, menurut dia, jangan sampai ada yang tidak netral pada Pilkada tersebut, karena akan merugikan dirinya sendri.

"Apalagi, para prajurit TNI tersebut, jug telah dibagikan buku saku dan harus tetap dipedomani, dipatuhi,serta jangan dilanggar," ujar Marsekal TNI Hadi.

Ia menjelaskan, netralitas prajurit TNI-Polri itu, juga harus seperti garis komando yang tegak lurus dan mematuhi segala perintah yang disampaikan oleh pimpinan.

Prajurit TNI harus tunduk dan patuh atas perintah Panglima TNI, dan begitu juga sebaliknya bagi Polri tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh Kapolri.

"Netralitas pada Pilkada tersebut, selalu dijaga dan jangan sampai diabaikan oleh TNI-Polri," ucapnya.

Hadi menyebutkan, stabilitas keamanan dan kamtibmas di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama ini tetap terjaga dan kondusif.

Hal tersebut, bisa terlaksana dengan baik dikarenakan soliditas TNI-Polri- Pemerintahan tetap terjaga, dan harus dipertahankan.

Sumut yang selama dikenal dengan kemajemukan, selalu hidup dengan penuh kedamaian dan kekompakan.

"Ini merupakan daerah yang harus dijaga kekompakan masyarakatnya, dan diharapkan pada Pilkada secara langsung dapat berjalan sukses, aman, lancar, serta tidak mengalami kendala," kata Panglima TNI itu.

Pada acara pengarahan itu, turut hadir KSAD Jenderal TNI Mulyono, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw, dan ribuan prajurit TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri.