Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi belanja bantuan sosial pada triwulan I-2018 naik signifikan dibandingkan periode sama tahun lalu yaitu dari Rp9,5 triliun menjadi Rp17,9 triliun.

"Kita harapkan ini bisa membuat masyarakat yang rentan, mendapatkan bantuan sosial dan perlindungan dari negara," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers realisasi APBN triwulan I-2018 di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani mengatakan penyerapan belanja bantuan sosial yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut telah mencapai 23,2 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp77,3 triliun.

Ia menambahkan penyerapan belanja bantuan sosial sejak awal tahun ini terutama untuk percepatan penyaluran bagi Program Keluarga Harapan serta pencairan Penerima Bantuan Iuran tiga bulan di muka pada Februari.

Realisasi belanja lainnya juga menunjukkan kinerja yang baik, yaitu belanja pegawai Rp40,4 triliun atau 17,8 persen dari pagu, belanja barang Rp35,2 triliun atau 10,4 persen dari pagu dan belanja modal Rp9,7 triliun atau 4,8 persen dari pagu.

Secara keseluruhan realisasi belanja Kementerian Lembaga hingga akhir Maret 2018 telah mencapai Rp103,1 triliun atau 12,2 persen dari pagu sebesar Rp847,4 triliun.

Untuk penyerapan belanja non Kementerian Lembaga, realisasinya sudah mencapai Rp130,8 triliun atau 21,5 persen dari pagu Rp607,1 triliun, yang dominan disumbangkan oleh pembayaran bunga utang Rp68,5 triliun dari 28,7 persen dari pagu.

Sedangkan, Direktur Jenderal Anggaran Askolani menambahkan realisasi belanja subsidi energi telah mencapai Rp25,3 triliun terutama untuk subsidi BBM Rp15,7 triliun dan subsidi listrik Rp9,6 triliun.

Dari penyerapan subsidi energi tersebut, sebanyak Rp9,3 triliun dimanfaatkan untuk membayar tunggakan kepada Pertamina maupun PLN tahun sebelumnya, masing-masing sebesar Rp6,3 triliun dan Rp3 triliun.

"Realisasi subsidi triwulan satu 2018 meningkat dari triwulan satu 2017 karena adanya penyelesaian kurang bayar subsidi. Tunggakan tahun sebelumnya ini menggunakan pagu cadangan," ujar Askolani.

Baca juga: APBN 2019 fokus pada program sosial