"Untuk tahun 2018 ini, saya telah minta Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk terus mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat, sehingga secara bertahap bisa menurunkan `backlog` rumah yang mencapai 11,4 juta," kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat pembukaan rapat terbatas bertopik Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI dan Polri di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin.
Menurut Presiden, sebanyak 945 ribu aparatur sipil negara, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri belum memiliki rumah permanen.
Untuk mendukung upaya memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mencari terobosan mengenai skema pembiayaan rumah.
Presiden meminta skema pembiayaan dapat memanfaatkan dana non-anggaran pemerintah sehingga ada pilihan model pembiayaan alternatif.
Dalam pertemuan itu, Presiden mengundang sejumlah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank-bank BUMN dan bank daerah, serta Asabri dan Taspen untuk membahas skema pembiayaan alternatif tersebut.
"Saya berharap penyediaan perumahan bagi ASN, bagi prajurit TNI, dan anggota Polri bisa dipercepat sehingga ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya, semakin konsentrasi dalam bekerja, serta mendorong efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi negara kita," ujar Presiden.
Dalam rapat tersebut hadir sejumlah pejabat antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.