Kuala Lumpur (ANTARA News) - Pimpinan partai politik Indonesia di Malaysia dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur sama-sama sepakat memaksimalkan partisipasi pemilih baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada Pemilu 2019 di Indonesia.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi "Memaksimalkan Partisipasi Politik WNI / TKI di Pemilu 2019" Grup WhatsApp Komunitas Indonesia di Malaysia (KIM) dengan menghadirkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur, Minggu.

Diskusi yang dipandu Lukmanul Hakim tersebut menghadirkan pimpinan partai politik, pimpinan ormas dan pimpinan komunitas anggota grup serta menghadirkan pembicara utama Ketua PPLN Perwakilan RI di Kuala Lumpur, Agung Cahya Sumirat dan anggota, Yusron B Ambary.

Lukmanul dalam prakata mengatakan kopi darat sekarang temanya memaksimalkan partisipasi Pemilu 2019 karena berdasarkan data pemilih terdaftar di Pemilu Legislatif 2014 1.101.180 namun angka partisipasinya hanya 25 persen.

Pada kesempatan tersebut Ketua PPLN Perwakilan RI di Kuala Lumpur Agung Cahya Sumirat menceritakan tahapan-tahapan yang sudah dikerjakan berdasarkan tahapan kegiatan (timeline) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Bimtek PPLN baru 10 - 15 Mei sedangkan Bimtek Pantarlih 15 April. Kami sudah memilih 171 Pantarlih. Kami berusaha semua wilayah kerja PPLN terwakili. Kami ibarat `Superman` dan `Bandung Bondowoso`. Ibarat materi hari ini baru datang. Kami siap memberikan materi," katanya.

Agung mengatakan 17 April 2019 pemungutan dan penghitungan suara di TPS namun di Malaysia tiga hari sebelumnya antara 11 hingga 13 April 2019 dengan tiga metode yakni melalui Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling dan pos.

"Pantarlih bekerja selama satu bulan untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih kemudian menyerahkan data ke KPU menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dia mengatakan yang paling krusial bagaimana memaksimalkan 420 ribu DPT Pemilu 2014 sebelumnya namun sekarang ada peluang meningkatkan DPT karena Pemilu digabung antara Pilpres dan Pemilu Legislatif.

"Sebelumnya ada 102 TPS, ada yang bilang kalau bisa ditambah. Ada yang bilang yang penting pos. Ada yang bilang kotak suara yang efektif," katanya.

Anggota PPLN, Yusron B Ambary mengatakan berdasarkan data imigrasi hingga Februari 2018 terdapat 705.102 orang WNI yang bekerja di perladangan, pembinaan (konstruksi) dan perkilangan (pabrik).

Para WNI tersebut tersebar 16 negara bagian yang ada di Malaysia.

"Data untuk Pemilu diperoleh dari Konsuler, Imigrasi dan Ketenagakerjaan. Yang belum masuk adalah data dari Education Malaysia Global Service (EMGS) yang menerbitkan visa pelajar dan mahasiswa. Ada sekitar sembilan hingga 10 ribu data. Kami akan coba mendapatkannya," katanya.

Pada kesempatan tersebut sejumlah pimpinan parpol, ormas dan komunitas mengajukan pertanyaan serta usulan diantaranya Abdul Rahman (Garda BMI), Khairul Hamzah (KNPI), Khairuddin Harahap (Indonesia Sosiology Research), Yuri Buchari (Karisma), Ucok (PDIP), M Tohong (Perindo) dan lainnya.

"Akan ada simalakama antara kuantitas dan kualitas. Di TPS saja masih bisa `diolah` apalagi di kotak suara dan surat. Yang bisa coblos harus ada di DPT tidak ?. Hal seperti ini mesti disepakati," ujar Khairul Hamzah.

Lukmanul Hakim yang juga Ketua Partai Demokrat mengatakan pada Pemilu 2014 ada pemilih datang ke KBRI namun ternyata harus mencoblos di SIKL.

"Pendataan sudah bagus tapi rumit. Fleksibel tapi harus menimbulkan kuantitas. TPS banyak kosong akhirnya di `kilo`," katanya.

Menjawab sejumlah pertanyaan, Agung mengatakan Pemilu di Indonesia lebih bagus karena menggunakan "one man one vote" berbeda dengan AS yang elektoral.

"Di Malaysia jumlah pemilih besar sehingga akan jadi sorotan langsung. Parpol dan banyak kalangan akan lihat karena Malaysia jadi barometer. Saya usul. KBRI, parpol, ormas dan para pemangku kepentingan harus betul-betul solid," katanya.

Barangkali, ujar dia, pihaknya bisa memperbaiki sistem seperti bagaimana TPS dan bagaimana kotak suara serta bagaimana memastikan semua sistem berjalan.

"Tentang tiba-tiba tidak ada di DPT. Saya belum bisa jawab. Saya masih observasi. Tolong ditanyakan ke KPU. Ada orang punya dokumen sementara dokumen dipegang majikan. Kalau ada info seperti ini mohon diinfokan kilangnya dan lainnya. Sejauh WNI PPLN akan memperjuangkan hak suaranya," katanya.