Kupang (ANTARA News) - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 bagi siswa SMK di seluruh Indonesia, telah berakhir pada Kamis (5/4) setelah empat hari (2-5 April 2018) bergulat dengan soal-soal ujian yang terpampang dalam layar komputer.

Sementara, UNBK bagi siswa SMA-MA baru akan memulainya dari 9-12 April 2018. Sebagian besar sekolah di negeri ini, boleh dikata, sudah menyelenggarakan UNBK dengan sukses, karena ditopang oleh fasilitas listrik yang memadai, jaringan internet serta fasilitas komputer yang cukup bagi siswa peserta UNBK.

Namun, hal itu tidak untuk Nusa Tenggara Timur (NTT). Topografis wilayah NTT yang terdiri atas pulau-pulau serta sebagian besar wilayah kepulauan belum tersentuh aliran listrik, sehingga menjadi kendala tersendiri dalam menyelenggarakan UNBK.

Sebagian besar sekolah yang berada di wilayah pelosok NTT, hingga saat masih tetap asyik dengan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNBKP), tanpa peduli dengan apa yang disebut sebagai UNBK tersebut.

"Pada saatnya nanti juga ada UNBK disini," komentar salah seorang kepala SMA di Pulau Pantar, Kabupaten Alor.

Dalam pandangannya, antara UNBK dan UNBKP memiliki nilai yang sama dalam menentukan kelulusan seorang siswa, hanya dikerjakan dalam sistem yang berbeda. Baginya, upaya untuk meloloskan dan menyelamatkan nasib seorang siswa ke jenjang yang lebih tinggi, adalah sebuah ibadah yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

UNBK sendiri, baru dilaksanakan di Indonesia pada 2014 setelah sukses pelaksanaannya di SMP Indonesia Kuala Lumpur,Malaysia dan SMP Indonesia Singapura.

Suksesnya pelaksanaan UNBK di kedua sekolah tersebut kemudian mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan sistem UNBK tersebut di seluruh sekolah di Tanah Air.

Pada tahun 2015, sistem UNBK ini telah sukses diselenggarakan di 556 sekolah , tahun 2016 terus meningkat menjadi 4.382 sekolah, tahun 2017 terus bertambah menjadi 30.577 sekolah dan tahun 2018 terus menanjak hingga posisi 59.468 sekolah.

Pemerintah memandang penting untuk mengadakan UNBK tersebut semata-mata untuk meningkatkan kualitas ujian nasional, karena ada sistem pendidikan yang terintegrasi langsung dengan Data Pokok Pendidik (Dapodik) sebagai sumber data utama pendidikan nasional.

Dapodik merupakan bagian dari program perancanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Di samping itu, UNBK juga dinilai dapat meredam banyak kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional, sehingga mampu menumbuhkan minat belajar di kalangan siswa yang tidak lagi mengandalkan bocoran kunci jawaban pada saat mengikuti ujian nasional.

Mencermati fenomena yang ada, pemerintah mengharapkan agar ke depannya UNBK dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, dengan harapan tidak perlu lagi mengikuti test penerimaan mahasiswa baru untuk masuk di sebuah perguruan tinggi, tetapi dengan hanya mengacu pada nilai akhir kelulusan.

Bagi Nusa Tenggara Timur, UNBK ibarat magnit yang memiliki daya tarik tersendiri bagi sekolah-sekolah yang sebelumnya hanya melaksanakan UNBKP sebagai penentu kelulusan siswa. Dari beberapa sekolah yang mengikuti UNBK pada 2016, kini melonjak naik mendekati 200 persen.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur Johanna Lisapaly, sebanyak 328 sekolah tingkat SMA-SMK dan sederajat di provinsi berbasis kepulauan ini sudah siap mengikuti UNBK 2018.

"Jika dibandingkan dengan UNBK tahun 2016, dalam tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai 200 persen dalam dua tahun terakhir," kata mantan asisten Tata Pemerintahan Setda NTT dan Pelaksana Tugas Wali Kota Kupang itu.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat memberi dukungan penuh pada sekolah-sekolah yang sudah siap melaksanakan UNBK dengan bantuan sebanyak 40 - 50 fasilitas komputer yang bersumber dari dana APBD.

"Saya mengakui bahwa masih banyak sekolah di provinsi ini yang mengalami keterbatasan di sektor jaringan listrik, fasilitas komputer serta jaringan internet terutama di daerah-daerah pelosok," ujarnya.

Atas dasar itu, pihaknya mendorong agar program 100 persen desa berlistrik di Nusa Tenggara Timur terus melaju sehingga jaringan komunikasi pun bisa masuk hingga ke daerah pelosok.

"Kalau ujian nasional kertas pensil (UNPK) kan butuh biaya cetak kertas, distribusi, pengamanan, dan sebagainya. Selain itu, objektivitas hasil ujian dari para peserta didik juga lebih terjamin karena semunya menggunakan sistem komputerisasi," katanya.

Lebih praktis
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Aloysius Min mengakui bahwa UNBK jauh lebih praktis dari UNBKP.

"Hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa kesalahan terhadap pengisian soal-soal juga sangat minim," katanya

Untuk mata pelajaran IPS, misalnya, nilai UNBK tampak jauh lebih tinggi dari UNBKP dengan selisih 6,03 poin, sedang mata pelajaran Bahasa Indonesia, antara nilai UNBK dan UNKP selisih sekitar 5,79 poin, dan mata pelajaran IPA dengan selisih sekitar 7,5 poin.

Artinya, dengan selisih nilai yang ada, menjadi bukti bahwa UNBK lauh lebih unggul dari UNBKP, sehingga diharapkan untuk ke depannya, semua sekolah di NTT wajib UNBK.

"Memang masih banyak kendala yang kita hadapi, seperti listrik dan internet, namun kita berharap agar kendala tersebut bisa teratasi," ujatnya.

Saat pelaksanaan UNBK bagi siswa SMK di NTT tahun ini, masih juga terganggu dengan jaringan internet dan terputusnya pasokan listrik PLN serta jebolnya server.

Gangguan jaringan internet dalam pelaksanaan UNBK terjadi di Lewoleba, Kabupaten Lembata, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang disebabkan tingginya frekuensi penggunaan internet mengakibatkan sinyal internet kurang stabil.

Selain terganggu jaringan internet, ada juga sekolah yang servernya jebol karena pasokan listrik yang terbatas, seperti yang dialami SMK Negeri 2 Kota Kupang, sehingga pelaksanaan UNBK untuk siswa sekolah tersebut diundur hingga pukul 21.00 Wita.

"Ini merupakan gangguan yang sangat menonjol dalam pelaksanaan UNBK 2018, sehingga waktu pelaksanaan UNBK pun berlangsung lama dari waktu yang ditentukan," kata Aloysius Min.

Guna mendukung pelaksanaan UNBK 2019, Pemerintah Provinsi NTT telah mengalokasikan dana sebesar Rp12 miliar untuk pengadaan fasilitas komputer yang akan berlangsung serentak di 641 SMA-SMK se-NTT.

Pengadaan komputer untuk mendukung pelaksaan UNBK tersebut merupakan investasi awal, namun memiliki manfaat dalam waktu yang lama karena dapat digunakan para siswa setempat setiap UNBK berlangsung.

Meski sebagian besar sekolah di pelosok belum terjangkau jaringan listrik dan internet, pengadaan fasilitas komputer tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah benar-benar mendukung pelaksaan UNBK yang dinilai jauh lebih praktis dari pelaksanaan UNBPK.