Surabaya (ANTARA News) - Penyelenggara Pemilihan Umum dari berbagai negara dijadwalkan memantau proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur sebagai bentuk perwujudan "Election Program Visit 2018".

"Mereka akan datang dan memantau langsung proses Pilkada Jatim di Kota Surabaya pada hari H pelaksanaan pencoblosan, 27 Juni 2018," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, dengan hadir dan pemantauan yang dilakukan penyelenggara Pemilu dari luar negeri maka penyelenggara Pilkada hingga tingkat tempat pemungutan suara harus benar-benar maksimal.

Alumnus FISIP Universitas Airlangga tersebut berharap Kota Surabaya dan Jawa Timur mampu membuktikan bahwa Pilkada serentak di Tanag Air sangat berkualitas dan menjadi percontohan bagi dunia internasional.

Terkait teknis kegiatan program yang sebelumnya juga sempat dilakukan di sejumlah daerah saat Pilkada serentak 2017, pihaknya belum bisa memastikan detil karena terus dilakukan pembahasan serta persiapan matang.

"Mari tunjukkan bahwa Jatim bisa berbuat lebih baik untuk Indonesia dan internasional," ucap mantan komosioner KPU Jatim tersebut.

Sementara itu, dari 38 kabupaten/kota Jatim, pada 2018 akan digelar 18 Pilkada memilih bupati/wali kota ditambah satu Pilkada memilih Gubernur Jatim periode 2019-2024.

18 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak di Jatim yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Tulungagung.

Kemudian, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan ditambah lima kota yakni Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun serta Kota Mojokerto.

Sedangkan, Pilkada Jatim untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dengan nomor urut 1, dan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno nomor urut 2.

Pasangan nomor 1 merupakan calon dari koalisi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Hanura dan NasDem, sedangkan pasangan nomor 2 adalah calon dari gabungan PKB, PDI Perjuangan, PKS serta Gerindra.

Baca juga: Tiga calon kepala daerah terancam tak mencoblos
Baca juga: KPU: pemilu 2019 lebih menghemat biaya