"PPATK punya kewenangan untuk itu, dan kita bisa melakukan untuk itu," kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di sela-sela acara Diskusi Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan Pers Nasional di Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Baca juga: Jaksa: perkara Setnov bercita rasa pencucian uang
Ia mengemukakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran aliran dana mantan Ketua DPR RI itu.
Kendati demikian, Kiagus tidak bersedia mengungkap lebih jauh soal aliran dana yang disebut-sebut mengalir ke sejumlah pihak.
"Ini kan langkah intelijen, kegiatannya sendiri kan sedang dalam penyelidikan penyidikan," katanya.
Ia menyebutkan PPATK baik diminta oleh KPK ataupun tidak, tetap bisa melakukan penelusuran aliran dana tersebut.
Baca juga: KPK pelajari kasus Novanto bercita rasa TPPU
"Kita tunggulah, kalau memang ada permintaan dari KPK malah kita bisa lebih cepat lagi, bentuk yang disampaikan itu nantinya analisa," demikian Kiagus Ahmad Badaruddin.
Setya Novanto oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011--2012.
Baca juga: Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara