Palembang (ANTARA News) - Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten serta kota sepakat mengantisipasi berita hoax atau bohong terutama menjelang Pilkada.

Pelaksana Tugas Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumsel Inanda Karina pada Rapat Teknis Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandiandi di Palembang, Rabu mengatakan, menjelang dan saat Pilkada serentak semua pihak harus dapat menolak berita bohong.

Jadi terkait Pilkada serentak maka harus mampu melindungi pemilih dari berita hoax atau berita palsu maupun ujaran kebencian, kata dia.

Sehubungan itu seluruh Organisasi Perangkat Daerah Sumsel dan peserta yang hadir harus berkomitmen untuk melakukan aksi nyata dengan gerakan anti hoax.

Apalagi tugas dan fungsi Diskominfo berkaitan dengan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian maka harus mencegah berita bohong, ujar dia.

Memang, lanjut dia, saat ini tantangan terbesar yang dihadapi Kominfo Sumsel adalah pembangunan berbasis digital dan mewujudkan konsep Smart Province yang didukung Smart City dan Smart Regency.

Sehubungan itu pihaknya pihaknya mengajak semua pihak untuk menyukseskan kesemuanya itu agar Sumsel semakin maju.

Dalam kesempatan itu pihaknya juga mengajak memberantas peredaran narkoba yang saat ini sudah masuk disemua kalangan, kata dia.

Sementara Sekda Sumsel Nasrun Umar mengatakan, dengan adanya aturan tentang penyelenggaraan Sumsel Smart Province diharapkan dapat mensinergikan dan mengintegrasikan semua layanan publik.

Selain itu dengan adanya sinergi hingga kabupaten dan kota agar gerak dan arah pembangunan menuju Smart Province semakin cepat dan terarah, tambah dia.