Padang (ANTARA News) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nurwahid meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan instrumen utang karena dinilai belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Permasalahannya utang itu untuk apa? Karena `kan utang jalan terus, tetapi kesejahteraan belum naik. Pemerintah harus evaluasi ini," ujar Hidayat Nurwahid di Kabupaten Padang Pariaman, Minggu.

Ia menjelaskan, berdasarkan data dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF) pada 2018, saat ini utang pemerintah sekitar 4.700 triliun. Sementara itu, utang Indonesia yang merupakan gabungan dari utang pemerintah dan swasta tercatat telah mencapai 7.000 triliun.

Tingginya jumlah utang Indonesia itu, menurut dia, belum memberikan keuntungan pada kesejahteraan masyarakat. Indonesia masih kekurangan lapangan pekerjaan sehingga berdampak pada banyaknya pengangguran yang tidak sedikit berstatus sarjana.

Ia menambahkan, kesejahteraan masyarakat yang tidak kunjung meningkat bisa membuat banyak anak bangsa hengkang dari Indonesia.

"Masa utang segitu banyak, kondisi rakyat tidak naik? Kalau pun utang terkait infrastruktur, apa pembangunan yang telah dilakukan sudah sebesar utang itu?," kata Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.