PWI : Aparat harus bertindak bila pers mengancam
24 Maret 2018 20:33 WIB
Arsip: HPN Tingkat Jawa Timur Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) menerima penghargaan dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat Margiono (kiri) didampingi Ketua PWI Jatim Akhmad Munir (kanan) disela-sela Hari Pers Nasional 2017 dan HUT ke-71 PWI Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/3/2017). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Lamongan (ANTARA News) - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Akhmad Munir, mengatakan aparat harus bertindak apabila ada pers yang bersikap mengancam, karena hal itu sudah melenceng dari pers sejati.
"Jika ada yang melenceng dari pers yang sejati, seperti mengancam, menakut-nakuti yang kemudian ujung-ujungnya meminta uang, penegak hukum agar menindak tegas," kata Munir usai melantik pengurus PWI Lamongan periode 2018-2020 di Pendopo Lokatantra, Lamongan, Sabtu.
Ia mengatakan, pers sejatinya adalah profesi mulia, penting dan bermartabat, karena tugasnya sebagai pencari berita dan penegak kebenaran yang mencerdaskan masyarakat.
Sementara itu, acara pelantikan pengurus PWI Lamongan juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lamongan, dan dibarengkan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018.
Hadir Kapolres Lamongan AKBP Feby DP Hutagalung dan Bupati Lamongan Fadeli yang menjadi narasumber sarasehan dengan tema Media Mainstream melawan Media Sosial.
Bupati Lamongan Fadeli memberi apresiasi pada pengurus PWI Lamongan yang baru dilantik, karena mampu menghidupan PWI yang lama mati, dan berharap sinergi bersama pemerintah tetap terjalin.
Sementara itu, Ketua PWI Lamongan Bachtiar Febrianto mengaku sengaja mengambil tema media mainstream melawan media sosial, karena banyaknya media sosial, sehingga setiap orang bisa beperan menjadi wartawan.
"Kecepatan informasi melalui medsos ini menjadi keunggulan dibanding media mainstream seperti televisi dan cetak," katanya.
Karena media mainstream membutuhkan waktu untuk mengolah informasi sebelum disajikan, agar sesuai dengan etika jurnalistik dan bisa dipertanggungjawabkan, sementara di medsos cenderung tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Jika ada yang melenceng dari pers yang sejati, seperti mengancam, menakut-nakuti yang kemudian ujung-ujungnya meminta uang, penegak hukum agar menindak tegas," kata Munir usai melantik pengurus PWI Lamongan periode 2018-2020 di Pendopo Lokatantra, Lamongan, Sabtu.
Ia mengatakan, pers sejatinya adalah profesi mulia, penting dan bermartabat, karena tugasnya sebagai pencari berita dan penegak kebenaran yang mencerdaskan masyarakat.
Sementara itu, acara pelantikan pengurus PWI Lamongan juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lamongan, dan dibarengkan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018.
Hadir Kapolres Lamongan AKBP Feby DP Hutagalung dan Bupati Lamongan Fadeli yang menjadi narasumber sarasehan dengan tema Media Mainstream melawan Media Sosial.
Bupati Lamongan Fadeli memberi apresiasi pada pengurus PWI Lamongan yang baru dilantik, karena mampu menghidupan PWI yang lama mati, dan berharap sinergi bersama pemerintah tetap terjalin.
Sementara itu, Ketua PWI Lamongan Bachtiar Febrianto mengaku sengaja mengambil tema media mainstream melawan media sosial, karena banyaknya media sosial, sehingga setiap orang bisa beperan menjadi wartawan.
"Kecepatan informasi melalui medsos ini menjadi keunggulan dibanding media mainstream seperti televisi dan cetak," katanya.
Karena media mainstream membutuhkan waktu untuk mengolah informasi sebelum disajikan, agar sesuai dengan etika jurnalistik dan bisa dipertanggungjawabkan, sementara di medsos cenderung tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Pewarta: Abdul Malik Ibrahim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
Tags: