Empat strategi Kemenperin mendorong ekonomi inklusif
23 Maret 2018 00:39 WIB
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara. (ANTARA News/ Biro Humas Kementerian Perindustrian)
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara menjelaskan Kementerian Perindustrian telah menetapkan empat strategi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi inklusif.
Strategi itu antara lain kebijakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri, pembangunan industri ke luar pulau Jawa, peluncuran program e-smart IKM, dan penerapan Industry 4.0.
Ngakan menjelaskan, pengembangan SDM industri bertujuan mencipatakan tenaga kerja terampil yang sesuai kebutuhan dunia usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, program link and match SMK dan industri, serta pelatihan industri 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan).
Kemenperin menargetkan lebih dari satu juta tenaga kerja industri kompeten yang dihasilkan dan tersertifikasi hingga tahun 2019.
Periode 2013-2017 terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri dari 14,9 juta orang pada 2013 menjadi lebih dari 17 juta orang pada 2017, rata-rata naik 512 ribu orang per tahun.
Selanjutnya, strategi pembangunan industri ke luar pulau Jawa bertujuan mendorong terwujudnya Indonesia sentris dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan kawasan industri yang mayoritas berlokasi di luar pulau Jawa.
"Saat ini, sebanyak 10 kawasan industri baru sudah beroperasi, dan ada tiga kawasan industri yang menyusul selesai pembangunannya pada tahun ini, serta ditargetkan lima kawasan industri baru pada tahun 2019," ungkap Ngakan dalam keterangannya, Kamis.
Dengan demikian, sampai tahun 2019 terdapat 18 kawasan industri baru, melebihi target program nawacita sebanyak 10 kawasan industri.
Adapun kebijakan e-smart IKM ditujukan meningkatkan kesempatan IKM nasional dalam memasarkan produk secara lebih masif melalui platform digital.
"Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Industry 4.0 yang saat ini tengah dikembangkan," kata Ngakan.
Pada tahun 2017, sebanyak 1.730 IKM telah mengikuti workshop e-Smart IKM. Tahun 2018 ditargetkan bertambah sebanyak 4.000 IKM dan tahun 2019 membidik hingga 5.000 IKM. Peserta workshop mendapat pelatihan untuk peningkatan daya saing dan produktivitas usahanya serta cara berjualan di marketplace.
Dalam pengembangan Industry 4.0, Kemenperin telah menyusun roadmap yang difokuskan pada lima sektor manufaktur, yakni indutri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia.
Kepala BPPI pun berharap peran aktif pengusaha dalam mendukung sasaran pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif tersebut.
"Pengusaha memiliki peranan penting sebagai aktor utama penggerak ekonomi nasional. Dengan dunia usaha semakin meningkat, maka potensi penumbuhan menumbuhkan usaha-usaha baru di sektor produktif akan mampu menciptakan peluang kerja yang lebih banyak lagi," paparnya.
Baca: Hadapi era digital, Kemenperin prioritaskan lima sektor industri
Strategi itu antara lain kebijakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri, pembangunan industri ke luar pulau Jawa, peluncuran program e-smart IKM, dan penerapan Industry 4.0.
Ngakan menjelaskan, pengembangan SDM industri bertujuan mencipatakan tenaga kerja terampil yang sesuai kebutuhan dunia usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, program link and match SMK dan industri, serta pelatihan industri 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan).
Kemenperin menargetkan lebih dari satu juta tenaga kerja industri kompeten yang dihasilkan dan tersertifikasi hingga tahun 2019.
Periode 2013-2017 terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri dari 14,9 juta orang pada 2013 menjadi lebih dari 17 juta orang pada 2017, rata-rata naik 512 ribu orang per tahun.
Selanjutnya, strategi pembangunan industri ke luar pulau Jawa bertujuan mendorong terwujudnya Indonesia sentris dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan kawasan industri yang mayoritas berlokasi di luar pulau Jawa.
"Saat ini, sebanyak 10 kawasan industri baru sudah beroperasi, dan ada tiga kawasan industri yang menyusul selesai pembangunannya pada tahun ini, serta ditargetkan lima kawasan industri baru pada tahun 2019," ungkap Ngakan dalam keterangannya, Kamis.
Dengan demikian, sampai tahun 2019 terdapat 18 kawasan industri baru, melebihi target program nawacita sebanyak 10 kawasan industri.
Adapun kebijakan e-smart IKM ditujukan meningkatkan kesempatan IKM nasional dalam memasarkan produk secara lebih masif melalui platform digital.
"Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Industry 4.0 yang saat ini tengah dikembangkan," kata Ngakan.
Pada tahun 2017, sebanyak 1.730 IKM telah mengikuti workshop e-Smart IKM. Tahun 2018 ditargetkan bertambah sebanyak 4.000 IKM dan tahun 2019 membidik hingga 5.000 IKM. Peserta workshop mendapat pelatihan untuk peningkatan daya saing dan produktivitas usahanya serta cara berjualan di marketplace.
Dalam pengembangan Industry 4.0, Kemenperin telah menyusun roadmap yang difokuskan pada lima sektor manufaktur, yakni indutri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia.
Kepala BPPI pun berharap peran aktif pengusaha dalam mendukung sasaran pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif tersebut.
"Pengusaha memiliki peranan penting sebagai aktor utama penggerak ekonomi nasional. Dengan dunia usaha semakin meningkat, maka potensi penumbuhan menumbuhkan usaha-usaha baru di sektor produktif akan mampu menciptakan peluang kerja yang lebih banyak lagi," paparnya.
Baca: Hadapi era digital, Kemenperin prioritaskan lima sektor industri
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
Tags: