Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo hari ini memanggil beberapa menteri dan pemilik jalan tol guna membahas rencana penurunan tarif di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mereka yang dipanggil Jokowi adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, dan Direktur Astra Infrastruktur Wiwiek D. Santoso.

"Beliau menanyakan tarif tol ini bagaimana cara menghitungnya, dia mendengar keluhan para pengemudi," kata Basuki usai dipanggil presiden.

Dia mengungkapkan, selama empat dekade, dari 1980-an hingga 2000-an ruas tol dari Jagorawi ke Palimannan Kanci tarifnya Rp212-416 per Kilometer.

"Sedangkan 2000-2010 ini, seperti contohnya Tol Ulujami dan Cipulang ini Rp709 per km. Pada tahun 2011 Surabaya, Mojokerto, Bogor, Bali ini 900-1000 per km. Untuk 2015 ini yang baru beroperasi hingga 2018 nanti ini Rp750-1.500 per km. Ini yang disebut mahal," kata Basuki.

Menurut Basuki, jika dilihat dari inflasi, biaya kontruksi, pajak, bunga, maka tarif tol sebesar itu wajar.

"Kemudian, bagaimana caranya menurunkan, ini kan tergantung konsesinya. Sepanjang konsesinya, ini rata-rata 35-40 tahun. Kami membuat opsi penurunan tarif dengan menambah masa konsesi," kata Basuki. "Sehingga akan turun banyak itu yang dulunya Rp115-Rp144 ribu menjadi Rp96 ribu, ini yang dilaporkan dan beliau setuju menerapkan."

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan penurunan dilakukan karena banyak angkutan logistik enggan menggunakan jalan tol karena tarifnya dinilai terlalu mahal.

Budi mengatakan penurunan tarif tol sudah dikaji di tingkat kementerian. Jika peraturannya sudah ada maka tarif bisa langsung turun.

Dia menjelaskan, skema penurunan tarif tol bisa dengan beberapa cara, termasuk dengan menurunkan golongan kendaraan.

Sedangkan Direktur Utama Jasa Marga Desi Aryani mengaku tidak memasalahkan penurunan tarif sepanjang prinsip "internal rate of return" (IRR) tetap dan konsensi diperpanjang. Suara sama diutarakan Astra Infra.

"Kalau buat investor sama, baik BUMN, swasta, yang penting kepastian bagaimana kita masing-masing respek pada perjanjian yang sudah diperjanjikan sejak di awal," kata dia.