Gubernur Banten akui progres lelang pekerjaan berjalan lambat
Dokumentasi Gubernur Banten Wahidin Halim (kanan) didampingi Wagub Andika Hazrumi (kedua kanan) dan Sekretaris Daerah Ranta Suharta (kedua kiri) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) usai Sertijab Ketua BKSP (Badan Kerjasama Pembangunan) Jabodetabekjur di Serang, Banten, Senin (8/1/2018). Anies Baswedan dilantik menjadi Ketua BKSP Jabodetabekjur 2018-2020 menggantikan Wahidin Halim dengan tugas meningkatkan kerjasama dan keselarasan pembangunan di kawasan yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat itu terutama bidang tata lingkungan, kependudukan dan ekonomi regional. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
"Iya telat. Dalam pelaksanaan konsep yang kita sepakati terjadi pelambatan. Sebabnya ya di masing-masing dinas," kata Wahidin Halim di Serang, Rabu.
Wahidin mengaku sudah memanggil seluruh pejabat untuk melakukan percepatan realisasi lelang tersebut. Karena, untuk sejumlah proyek perlu segera selesai karena pengerjaanya membutuhkan waktu lama.
Menurutnya, padahal untuk pengadaan barang, prosesnya tidak terlalu sulit karena tidak membutuhkan waktu lama. Sedangkan untuk proyek fisik, Pemprov Banten dimungkinkan akan kembali mengkaji volume proyek tersebut dengan menyesuaikan waktu pengerjaan proyek.
``Kita potong nanti volumenya agar tidak melewati tahun anggaran," kata dia.
Ia juga mengatakan, keterlambatan proses lelang proyek-proyek tersebut juga disebabkan kinerja dari para pegawai di Pemprov Banten yang lambat atau kemalasan dari para pegawai tersebut.
Wahidin membantah jika keterlambatan proses lelang pekerjaan pembangunan di Pemprov Banten juga karena terpengaruh rencana rotasi dan mutasi pegawai. Sebab, alasan tersebut tidak tepat mengingat ASN atau Pegawai Negeri Sipil (SIPIL) dari awal sudah harus ditempatkan dimana saja dan pada jabatan apapun sesuai dengan kebijakan pimpinan.
``Kenapa mesti nunggu rotasi dan mutasi, kalau bekerja ya bekerja saja mau kapan rotasi juga tidak masalah," kata Wahidin.
Mantan anggota DPR RI itu mengaku tidak akan segan menindak pejabat yang diketahui tidak optimal dalam bekerja hanya karena menunggu rotasi pegawai.
``Siapa namanya, kalau tahu, besok dipindah, dari pada ngehambat program," katanya.
Ia menilai menunda dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas karena terkait isu rotasi-mutasi itu merupakan paradigma yang salah. Pegawai, seharusnya terus bekerja tanpa berpikir akan dipindah atau tetap di jabatan itu sebab rotasi dan mutasi tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pekerjaan.
Sementara itu, Kepala Biro Administarsi Pembangunan (Adpem) Mahdani mengatakan, Gubernur Banten berkeinganan pada Oktober nanti sudah tidak ada lagi proyek yang masih dalam pengerjaan. Karena itu, volume proyek akan disesuai dengan ruang waktu pengerjaan setelah proses lelang rampung.
"Lelang ini kan memakan waktu, jadi nanti dikaji ulang agar bisa sesuai target," kata Mahdani saat mendampingi gubernur.
Pewarta: Mulyana
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018