Beijing (ANTARA News) - China sedang memperkuat peraturan pada film, berita dan penerbitan di bawah Departemen Publisitas Partai Komunis, dan memperkuat penguasaan media atas konten oleh pemerintah, demikian laporan Reuters dan melibatkan seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Pergeseran itu terjadi saat China terlihat menggabungkan beberapa kementerian dan menciptakan regulasi baru yang mengawasi hal-hal mulai dari perbankan hingga keamanan pangan.

China, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, telah menindak tegas berita, konten dalam jaringan dan film yang bertentangan dengan nilai-nilai Partai Komunis China.

Pengorganisasian kembali tersebut dapat membuat Departemen Publisitas akan memainkan "peran khusus dan penting dalam ideologi propaganda dan hiburan budaya", demikian dokumen pemberitahuan dari Komite Sentral Partai, yang berkuasa, tertanggal 19 Maret 2018.

Departemen Publisitas tidak segera membalas permintaan Reuters untuk memberikan komentar melalui faksimili dan tidak dapat dihubungi melalui telepon.

Lembaga tersebut akan mengambil alih kekuasaan atas film, berita dan penerbitan, yang sebelumnya dipegang oleh Administrasi Negara untuk Pers, Publikasi, Radio, Film dan Televisi, yang dibubarkan awal bulan ini sebagai bagian dari perombakan yang lebih luas.

Selain itu, dokumen terbaru tersebut mencantumkan bahwa Pemerintah China juga menyetujui pembentukan siaran baru yang disebut Voice of China (VOC), yang akan memperkuat penguasaan pada beberapa stasiun televisi dan radio negara yang ada.

Siaran yang baru dibuat tersebut akan diarahkan oleh Departemen Publisitas.