Jakarta (ANTARA News) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlambat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang ditujukan untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu, mengatakan FKP dalam rangka proses penyusunan RKP 2019 idealnya dilaksanakan pada November 2017 dan dapat membuka ruang kepada publik untuk terlibat dalam menentukan tema awal RKP 2019, namun rencana tersebut baru dapat dilaksanakan Maret 2018 sehingga dalam proses yang berjalan, saat ini telah tersusun tema dan prioritas nasional.

"Oleh karena itu, di sela-sela tahapan proses yang saat ini terus berjalan, kegiatan FKP kali ini diharapkan dapat menerima masukan yang dapat memperkuaf isu-isu yang telah disusun sebelumnya," ujar Bambang saat membuka FKP di Kantor Bappenas, Jakarta.

Tujuan FKP dalam proses penyusunan RKP 2019 adalah untuk memberlkan ruang kepada publik untuk terlibat dalam proses perumusan kebljakan perencanaan pembangunan, menerima masukan publik terkait perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen RKP 2019, dan sebagai sarana edukasl bersama antara Bappenas dengan pemangku kepentingan pembangunan untuk menyusun mekanisme penyampaian masukan publik terhadap dokumen perencanaan.

Hal tersebut diperkuat melalul sebuah tahapan yang saat inl masih berproses yakni penyusunan rancangan Peraturan Menterl PPN tentang Tata Cara Penyusunan RKP.

Bambang mengatakan, tidak dipungkiri bahwa keterlambatan penyelenggaraan FKP kali ini bisa jadi berdampak pada berkurangnya respon dan minat publik untuk menyampaikan masukan-masukan isu strategis yang berharga.

"Namun demikian proses lni akan terus berjalan dan diharapkan akan menjadi awal bagi perbaikan dua kegiatan FKP yang akan datang di tahun 2018 ini di mana pada tahun ini pula Bappenas sudah dapat memulai pembahasan terkait isu-isu strategis dan masukan-masukan bagi penyusunan rancangan RPJMN 2020-2024," katanya.

Dalam proses penyusunan rancangan RKP 2019 dengan tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas", prioritas pembangunan dibagi menjadi lima prioritas nasional (PN), 24 program prioritas (PP) dan 102 kegiatan prioritas (KP) di mana dalam penyelenggaraan FKP masukan peserta akan diklasifikasi ke dalam lima kelompok yang didasarkan pada jumlah PN yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan peayanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguataan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air, dan stabilitas keamanan nasional an kesuksesan pemilihan umum.