Medan (ANTARA News) - Komite II DPD RI meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM serius menangani berkurangnya pasokan gas di Sumatera Utara karena berdampak negatif terhadap kinerja sektor industri.
"Harus ada langkah konkrit mengatasi krisis gas di Sumut yang terus terjadi hingga Maret. DPD RI akan kembali meminta Menteri ESDM mengatasi pasokan gas itu," ujar Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba di Medan, Selasa.
Menurut dia, laporan terbaru menyebutkan, terjadi lagi penuruan tekanan gas di Kawasan Industri Medan (KIM).
Informasi menyebutkan, penurunan gas terjadi karena adanya gangguan pasokan dari pemasok yakni PT Pertagas Niaga atau PTGN.
Gangguan pasokan gas terjadi akibat adanya permasalahan di "upstream" atau sektor hulu karena sedang ada perbaikan pada sumur gas milik PT Pertamina Hulu Energi Blok North Sumatera Offshore (PHE NSO) di Lhokseumawe, Aceh.
PHE NSO tidak bisa produksi secara optimal dari tanggal 15 Maret 2018 sehingga alokasi ke PTGN terbatas dan akhirnya perusahaan itu juga membatasi penyaluran ke PT Perusahaan Gas Negara atau PGN.
Tekanan saat ini 4.5 mmscfd dan kemungkinan akan turun sampai 3.8 mmscfd.
"Penurunan pasokan gas tentu akan sangat mempengaruhi perekonomian di Sumut. Kalau perusahaan industri terganggu, bukan hanya produksi yang menurun, tetapi juga mengancam adanya PHK tenaga kerja," kata Parlindungan.
Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Rahmat Hutama mengakui adanya penurunan gas akibat adanya gangguan pasokan dari PTGN sebagai perusahaan pemasok.
"PGN menyiapkan langkah - langkah antisipatif terkait adanya gangguan pasokan gas," katanya.
PGN, ujar dia, sudah memberitahukan soal penurunan pasokan gas itu dan meminta pelanggan menurunkan pemakaian gas sebesar 35 persen dari minimum kontrak harian pemakaian gas dalam PJBG untuk meminimilisir dampak penurunan tekanan gas.
PGN juga sudah meminta pelanggan untuk mempersiapkan bahan bakar alternatif bagi pelanggan dengan sistem "bi-fuel".
"PGN minta maaf meski kejadian di luar dari kendali PGN. Manajemen terus berkoordinasi dengan pihak pemasok untuk melakukan perkembangan informasi terkait penurunan pasokan gas itu," katanya.
DPD minta pemerintah atasi penurunan gas Sumut
20 Maret 2018 21:27 WIB
Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba. (ANTARA /Irsan Mulyadi)
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
Tags: