Jakarta (ANTARA News) - Provinsi Lampung sebaiknya tidak mengimpor beras karena mayoritas masyarakat daerah ini berprofesi sebagai petani.

"Mayoritas masyarakat Lampung adalah petani, jadi tidak ada alasan bagi Lampung untuk mengimpor beras," ujar Calon Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dalam keterangan tertulis, saat peluncuran "Kartu Petani Berjaya" untuk Provinsi Lampung, di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Jumat.

Oleh karena itu, Arinal bertekad menghindarkan Provinsi Lampung sebagai wilayah pengguna beras impor.

"Provinsi Lampung harus menjadi wilayah penghasil beras guna memenuhi konsumsi lokal dan wilayah lainnya di Indonesia," katanya.

Lampung, kata Arinal melanjutkan, adalah daerah penghasil padi dan masih ada 457 ribu hektare lahan yang bisa dikembangkan.

Bahkan, di beberapa wilayah di Kabupaten/Kota memiliki berbagai jenis beras dengan kualitas produksi yang bagus.

Ada tiga kelas produksi beras yang dihasilkan Lampung, yaitu premium, super, dan medium.

Calon Wakil Gubernur pasangan Arinal, Chusnunia, menegaskan akan berkomitmen memprioritaskan kesejahteraan nasib petani dalam kepemimpinannya kelak.

Baginya, memperjuangkan kepentingan petani sama dengan memperjuangkan kehidupan seluruh Lampung.

"Jadi, kalau tidak peduli dengan kehidupan dan nasib petani, sama saja tidak peduli dengan nasib kita sendiri," ujar Calon Wakil Gubernur yang biasa disapa Nunik ini.

Data Badan Pusat Statistik Lampung menyebutkan produksi padi/beras pada 2015 sebesar 3,49 juta ton, lalu meningkat pada 2016 menjadi 4,02 juta ton dan pada 2017 menjadi 4,32 juta ton.

Sesuai data Komisi Pemilihan Umum Lampung, Arinal Djunaidi - Chusnuniah Chalim adalah salah satu dari empat pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung dan diusung Partai Golkar, PKB, dan PAN.

Tiga pasangan lain adalah M Ridho Ficardo - Bachtiar Basri diusung Partai Demokrat, PPP, dan Gerindra, Herman HN - Sutono diusung PDIP, dan Mustafa - Ahmad Jajuli diusung Partai Nasdem, PKS, dan Hanura.