Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perbankan nasional harus pro-aktif membantu pelaku usaha kecil memengah (UKM) untuk pindah ke platform digital.

"Arahkan mereka, pengaruhi mereka agar ke platform digital," kata Presiden Jokowi saat berbicara dengan para pimpinan bank umum Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan RI mengemukakan, semakin maraknya bisnis rintisan (start up) dalam jaringan (daring) berinternet atau online, terutama di sektor pariwisata dan sektor gaya hidup (lifestyle) pada saat ini menandakan ada peluang besar menyalurkan kredit kepada usaha-usaha kecil untuk bergeser ke platform digital.

"Semakin ramainya orang jualan online, di facebook, di Youtube. Di situ ada peluang sangat besar dalam menyalurkan kredit kepada usaha-usaha kecil untuk bergeser ke platform-platform digital," tutur Presiden.

Presiden juga memberi pekerjaan rumah (PR) kepada para pimpinan perbankan nasional untuk memikirkan kredit pendidikan.

"Saya ingin memberi PR, memberi pekerjaan rumah kepada bapak ibu sekalian dengan yang namanya student loan atau kredit pendidikan," ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengungkapkan kredit pendidikan sudah diterapkan di Amerika Serikat (AS), dan nilainya luar biasa karena seluruh kredit pendidikan negara di AS telah melampaui total pinjaman kartu kredit.

"Total pinjaman kartu kredit di AS sekarang 800 miliar dolar AS, sedangkan total kredit pendidikan di AS 1,3 triliun dolar AS," ungkap Presiden Jokowi.

Jika di Indonesia dapat menerapkan hal itu, menurut Presiden, maka kredit konsumtif akan pindah ke hal-hal yang produktif dan bervisi ke depan.

"Tolong ini dipelajari," kata Presiden Jokowi.

Presiden juga menilai pengelolaan kredit perbankan bisa memberikan dampak positif bagi Tanah Air, misalnya memberikan nilai tambah pada dunia pendidikan dan pengembangan intelektual anak bangsa.

"Jadi, tolong potensi-potensi inovasi menjadi perhatian serius kita, karena kalau tidak berinovasi nantinya orang akan ambil. Itu pasti," demikian Presiden Joko Widodo.