Wapres sebut Anies berhutang pada KAHMI
12 Maret 2018 00:27 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan dalam pelantikan pengurus majelis nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Forum Alumni HMI-Wati/Kohati (FORHATI) masa bakti 2017-2022 di Jakarta, Minggu (11/3/2018). Kegiatan tersebut mengangkat tema dari KAHMI untuk NKRI. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki hutang pada Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang memberikan dukungan pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.
"Anies ini berhutang sama KAHMI, karena waktu masih mencalonkan, kita doakan mudah-mudahan - dengan dua orang yang berdiri sebagai calon waktu itu ada Anies dan Silvy (Sylviana Murni) - salah satunya menang. Dan memang salah satunya menang. Tanpa doa KAHMI, tidak akan meningkatkan daya juang Anies," kata Wapres Kalla saat memberikan sambutan dalam pelantikan Pengurus Nasional KAHMI di Jakarta, Minggu malam.
Wapres Jusuf Kalla mengatakan Anies hanya salah satu dari sekian banyak anggota KAHMI yang menjadi pemimpin, pejabat dan penentu kebijakan di Indonesia.
Namun, lanjutnya, mereka yang berada di pusat kekuasaan tersebut bukanlah pemimpin untuk KAHMI, melainkan sudah menjadi milik rakyat dan harus bekerja dengan baik untuk kemajuan rakyat Indonesia.
"Begitu dia (Anies) jadi Gubernur DKI, dia menjadi gubernur seluruh rakyat DKI, bukan gubernur (anggota) KAHMI saja," ujarnya.
"Anies ini berhutang sama KAHMI, karena waktu masih mencalonkan, kita doakan mudah-mudahan - dengan dua orang yang berdiri sebagai calon waktu itu ada Anies dan Silvy (Sylviana Murni) - salah satunya menang. Dan memang salah satunya menang. Tanpa doa KAHMI, tidak akan meningkatkan daya juang Anies," kata Wapres Kalla saat memberikan sambutan dalam pelantikan Pengurus Nasional KAHMI di Jakarta, Minggu malam.
Wapres Jusuf Kalla mengatakan Anies hanya salah satu dari sekian banyak anggota KAHMI yang menjadi pemimpin, pejabat dan penentu kebijakan di Indonesia.
Namun, lanjutnya, mereka yang berada di pusat kekuasaan tersebut bukanlah pemimpin untuk KAHMI, melainkan sudah menjadi milik rakyat dan harus bekerja dengan baik untuk kemajuan rakyat Indonesia.
"Begitu dia (Anies) jadi Gubernur DKI, dia menjadi gubernur seluruh rakyat DKI, bukan gubernur (anggota) KAHMI saja," ujarnya.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
Tags: